oleh

Upaya Pemerintah Selamatkan Ekonomi Nasional

Oleh: Nur Fadillah, Mahasiswa IAIM Sinjai

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel, Berbagai macam perspektif bermunculan setelah wabah Covid-19 pertama kali dideklarasikan sebagai ancaman dunia di Wuhan, China.

Sejumlah kelompok menafsirkan dengan beragam persepsi, baik kaum Iluminati yang mengklaim bahwa virus tersebut adalah upaya China untuk menaklukkan dunia melalui sektor ekonomi.

Namun, terlepas dari itu, baik secara politis, maupun dari kajian sosiologis, benar.

Dampak terbesar yang ditimbulkan oleh wabah ini ekonomi.

Nyaris seluruh negara besar di Eropa maupun bagian Timur takluk bukan main, lantaran virus tersebut merambah demikian cepat menghambat aktivitas, melumpuhkan ekonomi.

Semua negara berembuk menunjukkan kekuatannya, menanggulangi bersama, sebab hal ini diyakini sebagai bencana global.

Setiap negara mengeluarkan kebijakan untuk menormalkan keadaan, berbagai bantuan dikucurkan, baik dari segi fisik hingga non fisik dalam bentuk edukasi.

Kejadian ini membuat kita semua menoleh ke belakang, di mana Negeri ini pernah mengalami porak-poranda dari segi ekonomi di tahun 1997-1998, semasa itulah krisis moneter menjadi landasan kuat untuk mengakhiri kebijakan otoriter orde baru.

Baca Juga :  Pendatang Luar Negeri Wajib Tes Swab Antigen

Menolak kejadian serupa terulang kembali, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menanggulangi ancaman himpitan ekonomi, salah satunya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sedikitnya 2 triliun anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM di tanah air.

Hal itu dilakukan pemerintah guna menetralisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang berpotensi menggoyahkan negara.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynes, untuk membangun perekonomian dibutuhkan juga transmisi kebijakan fiskal dan intervensi pemerintah, karena kebijakan moneter pasti memiliki dampak yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan kebijakan moneter dibutuhkan bauran yang tepat antara moneter dan fiskal.

Dampak dari wabah ini betul-betul dirasakan oleh semua orang, walau bantuan hanya bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani Indrawati selaku menteri keuangan.

Ia menghimbau bagi yang ingin mendapatkan bantuan UMKM harus taat bayar pajak dan tidak melakukan PHK kepada karyawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ada beberapa sektor yang paling tergoncang akibat munculnya wabah yang mulai gempar muncul pada bulan Desember 2019 lalu ini.

Baca Juga :  Bambe Tidak Terima BNPT, Ini Kata Dinsos Sinjai

Sektor tersebut antara lain yaitu dari sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM).

Dari keempat sektor yang telah disebutkan sebelumnya, sektor UMKM dinilai yang paling terdampak.

Selain bantuan dana senilai Rp2.400.000 untuk setiap pelaku UMKM, pemerintah juga mensubsidi melalui kredit. Diperkirakan sekitar Rp. 271 Triliun dana khusus untuk jangka waktu enam bulan,

Melalui kebijakan tersebut. Sry Mulyani mengaku, dengan adanya kebijakan ini diharapkan perekonomian yang tengah lesu saat pandemi mampu terdorong dan meningkat, terutama untuk para pelaku usaha mikro yang terkena dampak paling besar atas adanya Covid-19.

Dari beberapa kebijakan telah diupayakan pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 agar terhindar dari keterpurukan.

Langkah-langkah giat tersebut mencerminkan kerasnya konfrontasi politis untuk tetap bertahan dalam kondisi terdesak sekalipun.

Antara ambisi pemerintah untuk terus maju, dengan hambatan wabah.

Di sinilah kebijakan moneter dilakukan sebagai alternatif yang solutif.

Editor :Dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Tajuk Berita