faktual.net, Jakarta – Pol PP dan Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara Diduga Belum Bertindak Tegas! untuk melakukan Penertiban terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) dan juga Pengelola Parkir Liar yang menggunakan Trotoar atau Sisi dan atau Bahu Jalan Secara Rutin (setiap hari) di Jakarta Utara karena sekarang sudah Multifungsi selain untuk Pengguna Jalan, berfungsi untuk bisnis Pedagang Kaki Lima, dan juga digunakan untuk parkir liar bahkan Jalan lintas kendaraan Roda Dua, serta Garasi Kendaraan Besar.
Jalan yang Trotoarnya dialihfungsikan tempat bisnis disekitar Jakarta Islamic Center, Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Jakut), Daerah Kerja Kecamatan Cilincing,
Jalan Danau Barat hingga Agung Utara Kelurahan Sunter Agung, kawasan Danau Sunter selatan Kelurahan Sunter Agung/Sunter Jaya, Kelurahan Tg.Priok, Kelurahan Warakas dan Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tg.Priok, Dikawasan Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kerja Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Pademangan Timur, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan.
Satpol PL dan Sudin Perhubungan Jakut diduga hanya, melakukan Tindakan Penertiban jika ada masuk dalam Laporan Warga melalui aplikasi milik Pemprov. DKI Jakarta seperti JAKI dan sejenisnya, dan juga karena Rutin masuk dalam Pemberitaan Media Massa ataupun Media Sosial.
Hirsik (nama samaran) Warga Jakut berkomentar, kawasan yang bahu jalannya dipergunakan untuk jualan PKL dan juga lahan Parkir dan Bahkan Garasi Kendaraan, Sudah Sepatutnya Secara Rutin dilakukan pengawasan serta penertiban secara Tegas! agar tidak tumbuh secara Masif keberadaan mereka.
Lanjutnya, keberadaan PKL dan Parkir Liar yang mengalihfungsikan Trotoar atau Bahu jalan sebagai tempat Bisnis sangat menggangu pengguna jalan kaki dan menimbulkan kemacetan serta tumpukan Sampah.
“Saya melintas di koja kawasan Islamic Center, Depan Stasiun, KAI Priok, Kawasan Danau Sunter 1 dan 2, dari Moi hingga bundaran Kelapa Gading, nyaris di wilayah kerja Wali kota Jakut, ada alihfungsi Trotoar,” Info Hirsik saat ditemui dikawasan Danau Sunter, Sabtu malam (15/11).
Komentar kekecewaan juga dilontarkan oleh Porngis (samaran) warga Sunter, mungkin menunggu anggaran turun dari langit yang banyak, baru bekerja secara rutin Pol PP dan Petugas Sudin Perhubungan untuk melakukan Pengawasan dan Menertibkan secara rutin, atau diduga ada oknum Petugasnya yang Mendapatkan ‘Upeti’ dan bekerjasama dari pengelola Trotoar atau Bahu Jalan hingga menjamur PKL dan parkir liar.Atau bahkan mungkin Takut karena ada keterlibatan Oknum atau kelompok massa yangTurut serta sebagai Pengelola dan keamanannya?.
“mungkin satu sebabnya anggarannya kurang banyak, makanya mereka petugas polisi PP dan Dinhub kerjanya nanggung,” Ungkap Porngis.
Porngis melanjutkan, jika Petugas Pol PP dan Dinhub bahkan juga Pejabat Pemkot, Pemcat dan Kelurahan merasa Tidak Sanggup atau Takut untuk melakukan Penertiban bisa bekerjasama dengan mengikutsertakan Kepolisian dan TNI bahkan juga dengan Ormas yang ada di Jakut.
“Jika unsur organisasi dan instansi diikut sertakan kemungkinan akan ada transparansi keterbukaan publik dari PKL maupun pengelola parkir liar ada tidaknya pungutan kontribusi darimereka,” Ucap Porngis.
Fredi Setiawan Sekretaris Kota (seko) Jakarta Utara, dikonfirmasi informasi publik okeh media online faktual.net, melalui Aplikasi WhatsAppnya, Sabtu (16/11) belum Berkomentar.(zul)
