Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Tobaristani Jabat Ketua FKDM DKI Jakarta

×

Tobaristani Jabat Ketua FKDM DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Faktual.Net, Jakarta-Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta, Jumat Tanggal 29 September 2023 kemarin, bertempat di Kantor Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno yang dihadiri 10 orang anggotanya untuk memilih Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta dikarenakan Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta Munir Arsyad mengundurkan diri dari Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu diadakannya Rapat Pleno untuk mengganti Ketua.

Pada rapat pleno tersebut terpilihlah Tobaristani sebagai Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan sampai periode berakhir. Di sela-sela pleno Ichwan Ridwan yang biasa disapa Bang Boim mengundurkan diri sebagai Sekretaris FKDM Provinsi DKI Jakarta lalu disepakati dalam Pleno sebagai penggantinya ditunjuk Puriawan sebagai Sekretaris FKDM Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan sampai periode berakhir.

Example 300x600

Sebelum rapat pleno anggota FKDM Provinsi DKI Jakarta mendapatkan arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Sofiudin dan Yuda dari Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga :  Pedulikah Pemprov, DPRD, Ormas, Lsm Dan Pecinta Lingkungan Di DK Jakarta

Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta terpilih Tobaristani mengatakan, sebagai “intel”nya pemerintah, sejatinya FKDM wajib memaksimalkan tugas dan fungsi FKDM sesuai tingkatannya.

Misalnya tugas menjaring informasi dari masyarakat diupayakan aktif bahkan berani mapping segala persoalan dilingkungan sampai dengan jarak 200 meter harus tau apa dan bagaimana kondisi lingkungan dan itu perlu kerjasama dengan baik.

Baca Juga :  Transformasi Birokrasi dan Good Governance: Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Potensi ATHG diantaranya, ancaman,tantangan,hambatan serta gangguan di sekitar yang saat ini banyak terjadi seperti tawuran, bully, kecelakaan dijalan, disekolah, obat-obat terlarang, bahkan sampai masalah sosial seperti gelandangan, parkir liar, pengamen, manusia silver, manusia gerobak, dan lain-lain perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Selain itu, bersinergis dan berkolaborasi dalam upaya kewaspadaan dini perlu dioptimalkan. Deteksi terhadap hal-hal yang merugikan Pemerintah Provinsi perlu Pemerintah Pusat perlu kita kaji Kembali dengan aturan-aturan yang ada, bahkan aturan yg belum ada dan ditingkatkan sangat perlu disegerakan  secara operasional dilapangan,”ungkapnya.

(Amin)

Tanggapi Berita Ini
Example 300250
Example 120x600