Faktual. Net, Kendari. Konsorsium Pembaharuan Agraria Sulawesi Tenggara (KPA Sultra) memandang bahwa saat ini Sultra merupakan daerah yang sedang mengalami kondisi darurat agraria. Hal tersebut disampaikan oleh Torop Rudendi kepada media pada Kamis, 6/9/2018.
Koordinator KPA Wilayah Sultra ini mengatakan bahwa indikator darurat agraria ini sangat nyata, dimana tingkat konflik agraria semakin tinggi, sebaran konflik terjadi hampir disetiap wilayah kabupaten yang ada di Sultra, terutama di kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah yang saat ini laju investasinya cukup tinggi disektor perkebunan dan pertambangan.
Menurut Torop, beberapa penyebab terjadinya konflik agraria yaitu investasi perusahaan-perusahaan besar disektor perkebunan dan pertambangan dengan mencaplok tanah-tanah warga, konflik agraria juga terjadi antara warga vs kawasan hutan, antara desa yang satu dengan desa lainnya akibat ketidak jelasan batas desa.
Torop merinci bahwa dalam catatan KPA Sultra selama kurun waktu 2014-2018, konflik agraria terus meningkat. Dicontohkannya beberapa kecamatan di Konawe Selatan yang saat ini menjadi sebaran konflik akibat investasi perkebunan skala besar diantaranya : Mowila, Angata, Landono, Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono, Kolono Timur dan Palangga. Data tersebut diperoleh laporan langsung dari warga ke KPA Sultra.
Ditambahkannya lagi bahwa jika dilihat dari jumlah dan intensitas kasus konflik agraria di Sultra, KPA Sultra belum melihat ada upaya yang serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam melakukan upaya penyelesaian konflik yang telah lama dan berkepanjangan.
Bagi Torop, konflik agraria yang terjadi saat ini di Sultra merupakan problem mendasar yg saat ini tengah dihadapi petani Sultra. Selain itu konflik yang tidak kalah pentingnya yang saat ini dihadapi petani dan menjadi ancaman serius bagi masa depan petani Sultra yakni semakin sempitnya penguasaan lahan dari masing-masing rumah tangga petani dan semakin timpangnya struktur penguasaan lahan akibat terkonsentrasinya penguasaan lahan di sekelompok orang atau korporasi yang tentunya ini berkonsekwensi terhadap tingkat kesejahteraan petani.
Menyikapi kondisi tersebut, KPA Sultra meminta kepada Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra yang baru saja dilantik agar memposisikan Reforma Agraria sebagai agenda prioritas program kerja ke depan, karena Reforma Agraria merupakan program strategis yang dapat menjawab permasalahan konflik agraria dan timpangnya struktur penguasaan lahan.
KPA Sultra bersama Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) juga berharap agar Reforma Agraria menjadi agenda prioritas Ali Mazi dan Lukman Abunawas agar dituangkan dalam RPJMD dan RKP pemprov periode 2018-2023 seperti halnya pemerintah pusat yang telah mengagendakan Reforma Agraria sebagai agenda nasional yang telah dituangkan ke dalam RPJMN dan RKP 2014-2019.
