Faktual.Net, Muna Barat, Sultra. Sejak dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada 27 Mei 2022 lalu, Dr Bahri SSTP, MSi resmi menjabat Pj Bupati Muna Barat.
Sebelum ditunjuk sebagai Pj Bupati Muna Barat oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bahri merupakan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri.
Meski Muna Barat merupakan DOB yang baru seumur jagung namun dibawah komando Dr Bahri telah berbagai terobosan terus dilakoninya demi mendorong kebutuhan dasar pembangunan di Muna Barat.
Diantaranya peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung dengan anggaran 28 miliar, Kantor Bupati 46 miliar dan Kantor DPRD Mubar 24 miliar sesuai dengan rencana penyelesaian ketiga bangunan monumental tersebut akan selesai di 2023 yang mana peletakan batu pertama telah diresmikan langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi.
“Insya Allah kita target di tahun 2023 sudah tuntas,’ katanya
Selain itu Bahri juga melakukan penataan birokrasi melalui percepatan implementasi sistem merit pada manajemen SDM ASN dan menaikkan TPP.
Perlindungan sosial dengan mengupayakan tercapainya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Converage (UHC) yang akan menjamin seluruh penduduk Mubar dapat memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui dukungan program JKN oleh BPJS Kesehatan.
Melakukan penertiban aset-aset daerah milik Pemkab Mubar baik kendaraan dinas maupun aset-aset daerah lainnya agar penggunaannya sesuai peruntukannya demi mendukung fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Mubar.
Pembangunan Mall Pelayanan Publik diawali dengan penyusunan DED dan dilanjutkan pembangunan fisik pada 2023.
Mempersiapkan DED pembangunan Rujab Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Mubar, nantinya pembanguna fisik di 2023.
Secara bertahap akan melakukan pembangunan posko Damkar di tiga wilayah yakni Tiworo Raya, Lawa Raya dan Kusambi Raya, direncanakan selesai 2023.
Bidang pendidikan segera menyiapkan fasilitas kurikulum muatan lokal pada sekolah dasar dan sederajat;
Menyediakan bantuan sosial BLT APBD untuk 5 kelurahan.
Memberikan dukungan tercapainya UHC bagi yang tidak mempunyai NIK, Disabilitas, ODGJ dan Bayi baru lahir.
Bantuan keuangan 81 Desa;
Dukungan pembangunan pabrik tepung tapioka 4.000 ha;
Meningkatkan fasilitas mess guru dan tenaga kesehatan (kepulauan).
Dukungan kegiatan UMKM melalui mendorong NIB, peningkatan kapasitas dan pembiayaan (bantuan modal usaha-hibah, subsidi bunga dan IJP).
Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah pada seluruh kecamatan.
Meski begitu, Ia menyadari Masi banyak hal yang perlu dibenahi di masa delapan bulan terakhir ini. Tentunya kekurangan ini akan menjadi fokus kedepan sebagai kepala daerah.
“Untuk itu kita lakukan rasionalisasi APBD 2022 guna mengejar target yang belum tercapai,” terangnya.
Dalam pembenahan yang dilakukan mencakup hal vital maupun urgen bagi kelayakan hidupasyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan publik.
“Nah untuk mencapai itu perlunya dukungan lembaga pemerintah dan elemen masyarakat,” pungkasnya.
Rissel
