Faktual.Net, Kendari, Sultra. Ketua jaringan kemandirian nasional (JAMAN) Sultra, Sahrul menegaskan, Indek pembangunan manusia (IPM) Muna Barat tidak bisa di klaim sepenuhnya oleh L.M Rajiun yang baru memimpin daerah otonomi baru (DOB) kurang lebih 3 tanun lalu. “Pada prinsipnya IPM Mubar itu masih menjadi warisan pemerintah kabupaten induk, Rajiun hanya melanjutkan tren baik IPM Muna sebelum mekar,” kata Sahrul saat ditemui faktual.net, pada minggu 12/05/2019.
Muna Barat sebelum mekar, Sahrul menjelaskan merupakan wilayah kabupaten Muna yang memiliki potensi yang luar biasa dari berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kebudayaan. Sehingga tidak mengherankan jika saat ini sudah berdiri sendiri masih tetap berada pada tren IPM yang baik. Dia tidak memungkiri setelah mekar ada campur tangan Rajiun di situ, tapi perannya hanya 0,00 sekian.
“Buktinya, apa yang sudah berubah selama Rajiun menjadi Bupati Muna Barat?. Justru yang tampak di depan mata adalah rusaknya tatanan sosial dan tatanan pemerintahan yang terjadi saat ini di sana,” ungkap mantan aktivis Makassar ini.
Contoh lain yang menguatkan rusaknya tatanan teraebut lajut dia, tidak adanya sinergitas antara ekaekutif dan legislatif. Hal ini mengakibatkan siatem pemerintahan di daerah tersebut pincang dan terkesan pemerintahan Otoritarianisme. Mental pemimpin seperti ini berdampak pada lambannya kemajuan daerah dan terbukti pada tahun lalu terjadi Perkada.
“Lalau di mana indikator pembangunannya?, kalau mengklaim IPM itu sejak dari awal sudah baik di sana. Saya menyarakan kepada Pak Rajiun untuk merubah mental kepemimpinannya, tidak boleh anti kritik. Sebab itu tidak baik dalam era demokrasi ini,” pungkas Sahrul.
Jika Bupati Muna Barat kerap membangun pencitraan dengan Jalan lingkar Laworo (Ring Road) Pasar itu tidak boleh di jadikan prestasi. Sebab siapapun yang saat mekar di tunjuk jadi Pelaksana sudah pasti akan membuat jalan dan membangun pasar sebagai dasar pembangunan. Kendati demikian, pembangunan di sana Sahrul mengungkapkan, bukanlah kualitas yang di kejar. Sejumlah pembangunan yang kualitasnya kurang memuasakan adalah Jalan Ring Road yang kini jadi kubangan, drainase di sejumlah tempat ambruk dan lain sebagainya.”Terus di mana Hoax nya?.”
Menyangkut soal IPM yang menjadi tolak ukur pembangunan manusia di sebuah daerah kata politisi PKB ini bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menggambatkan secara paripurna kualitas sumber daya manusia. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Komponen IPM terdiri dari atas usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.
“Masyarakat Muna Barat masih banyak bergantung pada Kabupaten Induk, baik secara ekonomi maupun pendidikan,” tutur Sahrul.
Reporter: Erlan
