PT WIL Dan PT PBS Diduga Menambang Tak Sesuai Prosedural

146

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Diduga melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedural, PT Waja Inti Lestari (WIL) dan PT Putra Babarina Sulum (PBS) yang beralamat di Kelurahan Wolo dan Desa Babarina Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka di demo oleh puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Advokasi Hukum Dan Lingkungan Indonesia (JARINGAN AHLI) di depan Mapolda Sultra pada Rabu, 6/11/2019.

Siari Majidun dalam orasinya mengatakan bahwa polemik tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) memang kebanyakan merupakan titipan kebijakan pemerintah mulai dari daerah sampai provinsi dan banyak pertambangan yang di kelola tidak sesuai dengan prosedur.

“Akibat ketatnya peraturan tentang tambang membuat para pelaku pertambangan mencari cara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk melakukan aktifitas pertambangan”, kata Siari Mahidin.

Siari Majidun menambahkan bahwa, sebagian perusahaan pertambangan menambang dan tidak menggunakan Izin produksi, tidak menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan perusahaan tambang yang melakukan operasi produksi pertambangan di dalam kawasan hutan lindung yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari kementerian kehutan.

Massa Aksi Jaringan Ahli Didepan Mapolda Sultra

Berikut kronologis aktivitas ke dua perusahaan pertambangan yang diduga menyalahi aturan pertambangan :

PT Waja Inti Lestari (WIL) yang berlamat di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ini memiliki IPPKH dengan Nomor : SK, 815/Menhut-II/2013 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia seluas 40, 04 (Empat Puluh dan Empat Perseratus) Hektar terletak di Tanjung Ladongi.

Baca Juga :  Sekdes Tamalate Diduga jarang Berkantor Bupati Gowa Diminta Ambil Tindakan

Ironisnya, PT. WIL ini di duga melakukan operasi produksi Biji Nikel di luar IPPKH yaitu terletak di Tanjung Karara dan Tanjung Baja. Sesuai dengan Pasal 134 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari istansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih tegas pada Pasal 50 ayat 3 huruf G Jo Pasal 38 ayat 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 78 ayat 6 UU Kehutanan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 milyar, dan sanksi administratif berupa pencabutan Iup produksi khusus (IUPK) yang dilakukan oleh gubernur atau Bupati dan Walikota (Pasal 119 UU Minerba). Perlu diketahui PT. WIL sudah 3 kali melakukan revisi Izin yaitu Nomor 351 tahun 2010 direvisi menjadi Nomor 502 tahun 2013.

Baca Juga :  Nilai Pihak IGD RSUD Syekh Yusuf membela diri, Institut Jurnalis Kemanusiaan Ajukan Somasi

PT. Putra Babarina Sulum (PBS) yang beralamat di Desa Babarina Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, ini di duga melakukan Ilegal mining atau penambangan ilegal dimana perusahaan tersebut hanya memiliki izin produksi batu tapi faktanya melakukan aktifitas produksi biji nikel di dalam kawasan hutan lindung.

Berikut tuntutan sikap Jaringan Advokasi Hukum dan Lingkungan Indonesia :

Meminta kepada Kapolda Sultra untuk menangkap para pelaku penambang ilegal dalam hal ini Direktur PT WIL dan PT Putra Babarina Sulum (PBS) karena di duga melakukan proses penambangan ilegal.

Meminta kepada Kapolda Sultra untuk menghentikan aktivitas penambangan PT WIL dan PT Putra Babarina Sulum (PBS) dan menahan segala peralatan penambangan dalam perusahaan tersebut.

Meminta kepada Kapolda Sultra untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sultra dan Kementerian yang berwenang untuk mencabut izin kedua perusahaan tersebut.

Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mengevaluasi Pemprov atas terbitnya IUP PT Waja inti lestari dan PT Putra Babarina Sulum karena di duga ada titipan kebijakan dari Pemprov.

Reporter : La Ode Subroto

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :