Faktual.net – Tangerang, Banten jwgroupnews//media-istana.id ; Pembangunan sebuah kawasan permukiman ataupun perumahan fan sejenisnya memang sudah selayaknya tetib administrasi perijinan agar tidak menimbulkan berbagai dampak sosial masyarakat yang ada di sekitarnya.
adalah kawasan PIK-2 (Pantai Indah Kapuk 2) yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.
sejak awal berdiri dan mulai tahapan pembangunannya, sejumlah Pejabat Daerah di Kabupaten Tangerang langsung memperoleh manfaatnya, yakni berlandaskan kewenangannya mereka mendapat setoran uang tanda terima kasih dari Pihak Pengembang PIK-2 untuk membantu memuluskan proses perijinan yang diperlukan guna memulai pengembangan kawasannya.
Entah bagaimana awal mulanya, yang saya tahu PIK-2 menjadi sebuah ikon pembangunan di kawasan Utara Jakarta Raya yang sangat bergengsi, karena di yakini berada pada titik kepala naga, ungkap Ali Nasrullah selaku Ketua RKKN (Rumah Kerja Kerukunan Nusantara).
lebih lanjut, prosesural yang ditempuh menggunakan kekuatan Penguasa Wilayah dengan berbagai dalih alasan dilakukan pembebasan lahan secara sporadis dan besar besaran dengan metode belanja tanah murah melalui para “biong-tanah” atau makelar tanah yang ada di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
kegiatan tersebut memunculkan friksi sosial dan bahkan banyak masyarakat yang menjadi korban atas kesewenang wenangan oknum Pejabat dan juga Aparat , dan mereka tak kuasa melawannya, papar Ali.
Dalam paradigma Pancasila, sudah barang tentu perihal tersebut sangat mengganggu stabilitas sosial yang selama ini terjalin di lapisan bawah. Dan pada akhirnya menimbulkan rusaknya nilai kerukunan di tengah masyarakat.
Ali sangat menyayangkan hal ini terjadi, semestinya pihak pengembang menggunakan cara cara yang lebih elegan dan memenuhi kaidah kemanusiaan, guna menjaga iklim dan kondisi masyarakat agar tetap tenang dan aman.
Beragam kejadian pendzaliman yang di alami oleh masyarakat bawah, secara bertumpuk tumpuk menjadi pemicu meluapnya amarah warga, yang pada ujungna akan terjadi upaya perlawanan rakyat dengan membabi buta, jika hal itu terjadi, maka akan menjadi sebuah kerugian besar bagi semua pihak.
oleh karenanya, secara pribadi dan atas nama kelembagaan RKKN, kami berharap ada upaya mediasi dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jakarta Pemprov Banten dan Pemda Kabupaten Tangerang dalam satu forum khusus untuk membahas segala hal masalah yang muncul di dalam ruang lingkup pengembangan Kawasan PIK-2 tersebut.
Kami mendukung lajunya Pembangunan, namun kami juga mengharap bahwa pembangunan di Indonesia wajib dilandaskan dalam prinsip Menjaga Kerukunan Nusantara.
(anr_jw001) RKKN-01/1/25
