Faktual.Net, Muna Barat –– Kesatuan Pemuda Mahasiswa Maperaha (KPMM) desak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, dari tahun 2020-2022.
Aksan Efendi ketua KPMM menilai BPD terkesan diam dan tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik sebagai mana tanggungjawabnya itu sendiri.
“Olehnya itu kami menantang dan mendesak BPD untuk mengambil bagian strategis dalam mengevaluasi program usulan dari masyarakat yang di jalankan oleh pemerintah desa,” tandasnya.
Tak hanya itu, menurut Aksan Efendi bahwa investigasi dan survei lokasi yang lakukan oleh KPMM bahwa tidak adanya progres terkait usulan program masyarakat pada saat melakukan Musrembang desa bahkan ada dugaan telah ada penyelewengan anggaran dari pemdes.
“Makanya kami mengharap dengan tegas respon balik dari BPD bersama masyarakat untuk mengevaluasi usulan dan program selama ini. Kami juga akan dengan terbuka menanyakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sejauh mana progres dan sisa-sisa anggaran dari dana desa,” ucapnya di salah satu Warkop Kota Kendari (06/12/2022).
Sementara itu Rasmin Jaya mengatakan, bahwa UU Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjadi dasar yang harus dipertanyakan transparansi dan informasi keterbukaan publik karena itu perintah UU.
“Itu amanat UU. Nawacita Joko Widodo di periode pertamanya berkomitmen “untuk membangun desa dari pinggiran,” tegasnya
Selain itu, ia mengaskan UU Desa merupakan pintu masuk bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. sehingga anggaran sebesar itu tidak bisa kita pandang enteng atau abaikan begitu saja.
“Banyaknya program pemerintah desa yang mandeg dan bahkan tidak ada tindak lanjut, sehingga kami dari Kesatuan Pemuda Mahasiswa Maperaha (KPMM) menantang dan mendesak BPD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa,” terang Rasmin
Rasmi berpandangan bahwa BPD harus bisa menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap kinerja dan program pemerintah desa agar tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaanya dengan sesuka hati
“Harusnya di setiap kucuran alokasi dana desa di musyawarahkan dengan baik agar apa yang menjadi harapan bersama masyarakat dapat tercapai dengan maksimal,” tandasnya.
Asdir juga menegaskan bahwa pemerintah desa jangan bermain-main terhadap alokasi dana desa apa lagi sampai mencari keuntungan pribadi.
“Olehnya itu sebagai pemuda dan masyarakat akan selalu menjadi mitra kritis pemerintah, kesuksesan ke depan tentang tata kelola pemerintahan dan dana desa tergantung dari peran kita. Jangan sampai pemerintah desa gagap dalam mengelola dana yang besarannya 1 Milyar sampai 1, 4 Milyar sehingga harus kita awasi bersama,” ucapnya.
Ia berharap kehadiran anggaran dana desa tidak menjadi sia-sia sehingga misi bersama untuk membangun indonesia dari pinggiran betul-betul terlaksana dengan baik. “Kami akan melibatkan stekholder yang itu menyangkut dengan pembangunan desa untuk memastikan bahwa tata kelola betul-betul di laksanakan dengan baik,” tutupnya.
Reporter: Kariadi
