Faktual.Net, Kendari — Poros Pemuda Sulawesi Tenggara (Porda Sultra) akan gelar aksi demonstrasi menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bumi Anoa pada Kamis, 15 Januari 2025. Aksi ini akan digelar di Polda Sultra dan Kantor Gubernur Sultra.
Koordinator aksi Mukmin mengaku, terdapat empat (4) tuntutan yang akan mereka layangkan ke orang nomor satu di republik ini yaitu penolakan dan evaluasi pembangunan Kodam Sultra, evaluasi dan pencopotan Kapolres Bombana terkait penembakan masyarakat sipil, dugaan pengrusakan lingkungan yang dilakukan PT IPIP di Kolaka, dan menutup segala bentuk aktivitas eksplorasi di Pulau Kabaena.
“Aksi ini berbentuk pra aksi, itulah lokasi aksi kami masih di Polda Sultra dan Gubernur Sultra. Setelah kami mendapat jadwal pasti terkait kedatangan Pak Presiden, kami akan berupaya agar tuntutan kami langsung sampai ke tangan beliau,” ucap Mukmin.
Menurutnya pembentukan Markas Militer tidaklah mendesak, justru dapat membebani anggaran dan dapat mempengaruhi kesehatan reformasi. Seharusnya, kata Mukmin, yang difokuskan adalah kemampuan prajurit serta kesejahteraannya. Menyoal dalih keamanan, mestinya yang diperkuat dan diperbanyak adalah Kantor Sektor Polisi di setiap kecamatan, karena urusan keamanan di tengah-tengah masyarakat sipil adalah domain kepolisian.
Terkait peristiwa penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan warga Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana tertembak, Porda Sultra berharap, Kapolda Sultra segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bombana karena tidak mampu mengawasi anggotanya yang bertugas.
“Kami menyayangkan ketika ada aparat negara yang bertindak brutal sehingga mengakibatkan korban jiwa, untuk itu mesti ada evaluasi. Kami tidak inginkan fenomena yang terus berulang ini diperparah dengan kehadiran Kodam di Bumi Anoa” kata Mukmin.
Berbagai media massa sudah menginformasikan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Indonesia Pomala Industri Park (IPIP) berdampak pada kualitas lingkungan hidup, namun hingga kini pemerintah terkesan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut.
Situasi eksplorasi di Sultra diperparah saat Pulau Kabaena yang dilindungi oleh Undang-Undang Pulau-Pulau Kecil justru dikeruk secara membabi buta. (**).
