oleh

Peserta Pemilu Harus Serahkan LPSDK Paling Lambat 2 Januari 2019

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Sesuai PKPU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 khusus berkaitan dengan tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu 2019 kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Parpol Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib dilaporkan kepada KPU setempat paling lambat 2 Januari 2019 pukul 18.00 WITA .

Pelaporan LPSDK dilakukan masing-masing caleg yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut disampaikan Hidayatullah, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra kepada reporter faktual.net pada Ahad, 30/12/2018.

Menurut mantan Ketua KPU Sultra ini, khusus di Sultra berkaitan dengan LPSDK ini baik dari Parpol maupun masing-masing calon legislatif sesuai tingkatannya harus dilaporkan diikantor KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Peserta pemilu 2019 ini dipastikan harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya tidak melebihi tanggal dan jam tersebut. KPU Sultra dan Bawaslu Sultra memastikan hal ini, Karena jika melewati tanggal dan jam yang ditentukan akan ada sanksinya. Jangan terulang kesalahan LPPDK Pilgub Sultra 2018 dimana ada salah satu paslon terlambat kemarin sehingga berujung sanksi peringatan DKPP.

Dikatakannya bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam melaporkan dana sumbangan kampanye akan mendapatkan sanksi hingga terkena diskualifikasi dari kepesertaan Pemilu 2019 oleh KPU RI. Sanksinya sesuai tingkatan dimana Parpol dan caleg tersebut berada, tidak akan diikutkan sebagai peserta Pemilu didaerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan LPSDK merupakan salah satu dari tiga laporan wajib yang harus dilaporkan.

“Laporan wajib ada tiga yang harus dilaporkan yaitu LADK (laporan awal dana kampanye), LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye) serta LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)”, jelas Dayat sapaan akrab Hidayatullah.

Baca Juga :  Muhammad Alamsyah: Menilai Hasil Verifikasi Calon Tenaga Kerja Lokal di PT VDNI dan OSS Memprihatinkan

Aktivis prodem ini menambahkan lagi bahwa KPU Sultra dan KPU Kab/Kota tidak boleh memberi toleransi lagi atas keterlambatan laporan sumbangan dana kampanye ini, Tidak ada istilah masa perbaikan. LPSDK tidak diberi ruang untuk masa perbaikan. Apa yang dilaporkan itu sudah final. Oleh karena itu agar menjadi bahan perhatian tida boleh lagi ada toleransi terhadap penyimpangan sedikit pun.

Baginya hal ini penting karena LPSDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila dalam audit tersebut, KAP menemukan kejanggalan atas LPSDK yang dilaporkan caleg maka caleg siap menerima konsekuensinya. Seperti ditegaskan Pasal 66 PKPU Nomor 24 Tahun 2018; Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemilu. konsekuensi tersebut dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah dalam pasal 526 ayat 1.

“Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”, sebut Dayat.

Pasal 526 ayat 2 “Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”, sebutnya lagi.

Baca Juga :  Peluang Kerja Bagi Masyarakat Desa Taring, Untuk Di Tempatkan Di Pertashop

Dalam pasal 527 “ Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”, sebutnya lagi.

Dalam pasal 528 ayat 1 “Peserta pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan atau tidak menyetorkan ke kas Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima”, sebutnya lagi.

Pasal 528 ayat 2 “Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan atau tidak melaporkan dan atau tidak menyetorkan ke kas Negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima”, sebutnya lagi.

Terkhusus Kepada Bawaslu Sultra dan Bawaslu Kab/Kota, Dayat mengatakan bahwa terhadap pengawasan LPSDK ini agar menggunakan standar Pasal 14 Perbawaslu Nomor 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye, agar mendapatkan dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung untuk memastikan; kepatuhan pelaporan, memastikan ketepatan waktu pelaporan, memastikan penerimaan dana kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang, memastikan terkait kelebihan sumbangan, memeriksa kelengkapan laporan, memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan, memeriksa identitas pemberian sumbangan, memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan dana kampanye, serta memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :