Faktual.net.Gowa,Sulsel — 19 Maret 2026, Jalan poros di Dusun Lappara’na, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang rusak parah selama bertahun-tahun akhirnya diperbaiki. Bukan oleh pemerintah, melainkan oleh warga yang sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian.
Tidak ada kontribusi pemerintah dalam proses ini. Perbaikan dilakukan murni melalui swadaya masyarakat. Selama dua bulan terakhir, warga menggalang dana lewat Facebook, TikTok, dan Instagram, serta dari sumbangan langsung para sopir dan pengguna jalan. 
Dari hasil itu, mereka membeli material sirtu dan mulai menimbun badan jalan yang selama ini menjadi titik kerusakan.
Aksi ini bukan sekadar gotong royong ini adalah respons atas ketiadaan peran negara.
Namun di tengah upaya nyata warga, polemik justru melebar. Isu di Gowa tak lagi berhenti pada kondisi jalan rusak atau pernyataan kontroversial Kepala Desa Pao. Situasi berkembang menjadi sorotan serius setelah nama Ketua GRIB pengawal ibu bupati ikut terseret dalam percakapan WhatsApp yang beredar.
Awalnya, persoalan berpusat pada pernyataan “bosan” kepala desa di tengah kerusakan jalan yang dibiarkan.
Kini, muncul dugaan adanya bayang-bayang kekuasaan yang ikut masuk dalam dinamika polemik.
Ketegangan meningkat saat sosok tersebut ikut berkomentar pada postingan perbaikan jalan.
Alih-alih menjawab persoalan konkret, ia melontarkan narasi “debat untuk mencerdaskan anak bangsa.” Bagi warga yang setiap hari melewati jalan rusak, pernyataan itu dinilai jauh dari realitas.
“Jalan rusak itu fakta. Warga kerja sendiri itu fakta. Yang muncul malah debat,” tegas seorang warga.
Publik kini mempertanyakan kapasitas pernyataan tersebut. Apakah sekadar opini pribadi, atau mencerminkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan? Ketidakjelasan ini memperkuat kecurigaan bahwa polemik tidak berdiri sendiri.
Hingga saat ini, warga masih menunggu klarifikasi resmi—baik dari pihak yang disebut maupun dari pemerintah daerah. Kekosongan ini memperbesar spekulasi. Di mata publik, diam bukan lagi netral, melainkan memperdalam krisis kepercayaan.
Warga menegaskan satu hal: jangan alihkan isu. Jalan rusak, transparansi anggaran, dan tanggung jawab pemerintah tetap menjadi inti persoalan. Bahkan, situasi ini justru memperkuat tuntutan audit menyeluruh tanpa kompromi.
Desakan kini semakin keras: buka semua fakta, jelaskan semua peran, dan akhiri ruang abu-abu. Pemerintah daerah dituntut tidak bersembunyi di balik narasi, tetapi hadir dengan tindakan.
Kasus ini telah melampaui sekadar persoalan infrastruktur. Ini adalah ujian terbuka bagi tata kelola pemerintahan—apakah berpihak pada rakyat, atau tersandera oleh kedekatan dan kekuasaan.
Reporter : Sattu
