Faktual.net, Gowa, Sulsel- Kondisi fasilitas SDN Inpres Barua, Kabupaten Gowa, kembali menuai sorotan publik. Selain bangunan sekolah, bangku siswa, dan ruang perpustakaan yang terlihat terbengkalai, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut kini dipertanyakan oleh warga dan orang tua siswa. (24/01/2026)
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah fasilitas dinilai tidak layak pakai. Bangku kayu terlihat lapuk dan rusak, ruang perpustakaan tidak difungsikan, serta buku-buku sekolah tidak tertata dengan baik. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan adanya alokasi Dana BOS yang rutin diterima sekolah setiap tahunnya.
Berdasarkan data jumlah peserta didik, SDN Inpres Barua tercatat memiliki 121 siswa. Mengacu pada skema Dana BOS Reguler terbaru untuk jenjang Sekolah Dasar, yang berkisar Rp900.000 per siswa per tahun, maka total Dana BOS yang dikelola sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp108,9 juta setiap tahunnya.
Besarnya anggaran tersebut memicu pertanyaan publik terkait pemanfaatan dan transparansi penggunaan Dana BOS, mengingat tujuan utama dana ini adalah untuk mendukung operasional sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi siswa.
“Kalau memang Dana BOS ada setiap tahun, seharusnya fasilitas sekolah tidak seperti ini. Kami sebagai orang tua tentu berharap ada keterbukaan,” ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai, minimnya informasi yang disampaikan pihak sekolah semakin memperkuat kesan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka berharap pihak sekolah dapat membuka informasi penggunaan Dana BOS secara jelas, sebagaimana ketentuan yang mewajibkan sekolah memasang papan informasi atau laporan penggunaan Dana BOS yang dapat diakses publik.
Sorotan juga datang dari internal sekolah yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa sejak Syamdani menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, tidak terlihat adanya perubahan signifikan di lingkungan sekolah.
“Sejak beliau jadi Plt, tidak ada perubahan. Bahkan untuk hal kecil seperti bendera sekolah saja, setahu saya tidak pernah dibeli,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti isu transparansi Dana BOS di sekolah tersebut.
“Berkaitan dengan transparansi, nanti kami tindak lanjuti dengan mengingatkan kepala sekolah. Namun masyarakat melalui orang tua atau komite sekolah juga dapat memperoleh informasi terkait pengelolaan Dana BOS di sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Syamdani selaku Plt Kepala SDN Inpres Barua memberikan tanggapan singkat terkait pengelolaan Dana BOS.
“Silakan ke dinas BOS untuk bertanya, karena kami setiap dua bulan memasukkan laporan pertanggungjawaban (LPJ),” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai semakin menguatkan dorongan warga agar pengelolaan Dana BOS di SDN Inpres Barua dilakukan evaluasi secara menyeluruh, guna memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak sekolah terkait alokasi penggunaan Dana BOS pada setiap pos anggaran.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
Syadir Ali
