Faktual.Net, Batang, Jateng – Suasana Balai Desa Tambakboyo, Kecamatan Reban, kembali di datangi Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna untuk menagih realisasi janji kepala desa pasca aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka menilai hingga kini belum ada langkah konkret atas berbagai persoalan yang mencuat, Senin (2/3/2026).
Isu paling krusial yang disorot adalah dugaan penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut-sebut melibatkan oknum perangkat desa.
Karang Taruna mendesak pemerintah desa membuka secara transparan seluruh data penerimaan dan penggunaan dana PBB agar tidak memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang tidak ada masalah, buka saja secara terang-benderang. Masyarakat berhak tahu ke mana uang itu mengalir,” tegas salah satu perwakilan pemuda.
Tak berhenti di situ, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakboyo turut menjadi sasaran kritik keras. Para pemuda menilai BPD tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan dianggap gagal menyuarakan aspirasi warga, terutama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Desakan perombakan kepengurusan BPD pun mencuat dalam pertemuan tersebut.
“Kami sudah kehilangan kepercayaan. BPD seharusnya menjadi penyeimbang dan pengawas, bukan justru terkesan pasif,” ujarnya.
Dugaan penyalahgunaan iuran perawatan Pansimas oleh salah satu perangkat desa berinisial H juga dipertanyakan secara terbuka. Karang Taruna meminta klarifikasi resmi dan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, sisa anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut belum terealisasi turut menjadi sorotan. Para pemuda mendesak laporan penggunaan anggaran dipublikasikan secara terbuka untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
Dari sektor pertanian, Fajar selaku perwakilan kelompok tani mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang dinilai tidak berfungsi optimal. Ia menyebut air tidak lagi mengalir ke sawah, bahkan saluran tersebut berubah menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga.
“Irigasi ini menyangkut ketahanan pangan. Sawah kami kekeringan, air tidak ada yang mengalir. Yang ada justru air kumuh bercampur limbah,” ungkapnya.
Kepala Desa Tambakboyo, Sodikin, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan warga. Ia menargetkan penyelesaian masalah PBB pada 8 Maret 2026, sementara persoalan lainnya diupayakan rampung tanggal 10 dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
“Permasalahan pajak insyaallah selesai 8 Maret 2026. Untuk yang lain kami upayakan per 10 Maret 2026, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Karang Taruna menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga seluruh tuntutan benar-benar terealisasi dengan bukti nyata, bukan sekadar janji. Mereka menyatakan langkah lanjutan akan ditempuh apabila komitmen yang disampaikan tidak diwujudkan sesuai tenggat waktu.
Sementara itu, Kepala Desa menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan. Ia menyebut masukan dari pemuda akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
