Pemkot Tikep Raih LPPD Terbaik Dengan Capaian Nilai Tertinggi

Faktual.Net, Tidore – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dimasa Kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen kembali meraih prestasi atas kinerja pemerintahan terbaik dari 10 Kabupaten Kota di Propinsi Maluku Utara.

Penilaian atas kinerja tersebut dievaluasi secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017. Sementara untuk di tahun 2018 nantinya akan dievaluasi hasilnya pada tahun 2019.

“Untuk evaluasi kali ini Tidore mendapat nilai tertinggi dari 9 kabupaten kota di Propinsi Maluku Utara, dimana tidore mendapat nilai 3,1, sementara 9 kabupaten kota lainnya hanya mendapat nilai rata-rata diatas dua koma,” ungkap Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tikep M. Hafidz Ismail saat ditemui di Kantor Walikota Kota Tikep pada Jumat, 14/9/2018

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa prestasi yang diraih Kota Tidore pada masa kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore kepulauan ini sudah berlangsung sejak tahun 2016, dimana pada tahun tersebut Kota Tidore Kepulauan juga menempati peringkat pertama dalam penyusunan LPPD.

Baca Juga :  Tuntut Keadilan, Didit Minta Cabut Sementara Izin Operasional Swalayan Marina Mart di Kendari

Sementara soal penilaian yang dilakukan oleh BPK RI maupun Depdagri ada terdapat tiga poin penting yang dinilai, diantaranya Pelaksanaan Kebijakan, Administrasi Umum Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan. Selain tiga poin penting itu juga dinilai 800 indikator dari setiap unit kerja di lingkup pemkot tikep yang dilengkapi dengan bukti. Sementara kalau hitungannya secara nasional, kata lelaki yang akrab disapa Apit itu bahwa dari 92 Kota di Indonesia, Tidore berada pada urutan ke 43,

“LPPD ini merupakan wajah pemerintah kota, hanya saja selama ini kurang mendapat perhatian, untuk itu harapannya agar ke depan LPPD ini bisa mendapat dukungan dari semua SKPD terkait dengan penyajian data, karena kami di pemerintahan sifatnya hanya melaporkan hasil kerja dari setiap SKPD,” ujarnya.

Kendati demikian, Apit mengaku bahwa dari 46 unit kerja di lingkup pemkot tikep, masih terdapat 36 unit kerja yang dianggap belum terlalu baik dalam melakukan penyajian data. Untuk itu menjelang tiga bulan ke depan, ketika pihaknya melakukan penyusunan LPPD untuk tahun 2018, diharapkan agar adanya dukungan dan sinergitas dari semua unit kerja di lingkup pemkot tikep.

Baca Juga :  Politeknik Indotec Kendari Resmi Dihibahkan ke Muhammadiyah

“SKPD yang sudah baik menyajikan data itu seperti BKPSDM, Inspektorat dan sejumlah lainnya, jadi kurang lebih sekitar ada 10 SKPD, dan penilaian ini dilakukan mulai dari Dinas, Badan sampai pada Kecamatan, hanya saja dalam pelaporannya kami buat sampai di tingkat kelurahan,” tambahnya.

Penulis: Suratmin Idrus

Tanggapi Berita Ini