Faktual.Net, Tidore. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan diminta menyerahkan pengelolaan aset wisata pantai Maitara ke pemerintah desa. Demikian disampaikan Kepala Desa Maitara Utara, Ali Nurdin saat ditemui disela-sela kunjungan Perwakilan Bank Dunia pada Rabu, 14/11/2018.
Menurut Ali, wisata pantai maitara merupakan potensi desa yang mestinya dikelolah oleh desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sayangnya selama ini, Pantai Maitara masuk dalam aset pemerintah daerah yang dikelolah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Kita punya dana desa, dan harapan kita dana ini akan kita dorong untuk pengelolaan potensi desa. salah satunya adalah pengembangan wisata Pantai maitara ini. Namun jika potensi ini tidak diserahkan menjadi kewenangan desa maka kita tidak bisa membiayai menggunakan dana desa,” katanya.
Karena itu, agar keinginan itu tidak menimbulkan salah persepsi dan ketersinggungan dari pihak manapun. maka dalam waktu dekat pemerintah desa akan menempuh jalur normatif dengan mengirim surat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Pemdes dan BPD juga akan berkordinasi dengan dinas terkait untuk mendukung keinginan ini,” pungkasnya.
