Faktual.net, Kendari, Sultra – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berencana menyerahkan pengelolaan pelabuhan Murhum Baubau kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Hal ini diungkapkan Gubernur Sultra, H Ali Mazi S.H dalam sambutannya diacara Kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Sultra.
“Dalam mendukung strategi pemerintah pusat kami akan menyerahkan pelabuhan Murhum Baubau untuk dikelolah badan usaha pelabuhan, sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan modernisasi pelabuhan secara nasional,” ungkap Ali Mazi didepan tim Komisi V DPR RI, di Claro Hotel, Senin, (12/10/2020).
Menurut Ali Mazi, pelabuhan Murhum akan lebih maju dan berkembang jika dikelolah oleh BUP.
“Seperti pola KPBU oleh Pelindo IV di pelabuhan Kendari/Bungkutoko yang saat ini telah berkembang menjadi pelabuhan yang melayani transaksi internasional melalui ekspor langsung dari pelabuhan Kendari,” jelas orang nomor satu di bumi Anoa ini.
Dia mengatakan, pengalihan pengelola pelabuhan Murhum dapat menguntungkan pemerintah daerah maupun pusat karena tidak lagi terbebani dengan pembiayaan pengembangan pelabuhan tersebut. Dan program ini salah satu langkah strategis membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Sultra.
“Untuk pengembangan pelabuhan itu sudah urusan pihak BUP. Kami bisa fokus pada pembangunan pelabuhan pengepul Raha, Kolaka, Wanci dan 65 pelabuhan lokal lainnya di Sultra,” katanya.
Dengan berbagai pertimbangan itu, gubernur Ali Mazi meminta kepada Komisi V DPR RI agar mendukung pemerintah terhadap rencana pengelolaan pelabuhan tersebut.
“Kami mohon dukungan Komisi V DPR RI untuk memberi dukungan kepadapemerintah terhadap rencana pengelolaan pelabuhan Murhum Baubau dikelolah badan usaha pelabuhan,” pintanya.
Diketahui, kegiatan Kunker proyek nasional di Sultra oleh 13 anggota tim Komisi V DPR RI dan Balai Kementerian PUPR itu didampingi langsung Gubernur Sultra, H Ali Mazi S.H dan dihadiri Porkopinda Sultra dan mitra Komisi V DPR RI.
Reporter: Marwan Toasa
