Faktual. Net, Tidore. Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pemangkasan terhadap biaya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari 75 Milyar turun menjadi 26 Milyar menuai protes keras dari Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kota Tidore Kepulauan.
Sikap tersebut kemudian mendapat tanggapan dari kepala Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Sofyan Saraha yang turut mempertanyakan sikap sepihak oleh DPRD tersebut. dimana menurut dia, jika TPP milik ASN harus dipangkas sampai pada angka 26 Milyar, seharusnya tunjangan dan kegiatan-kegiatan milik DPRD juga harus diturunkan sebagaimana indikator yang termuat dalam Permenkeu Nomor 126 Tahun 2019 Tentang Peta Kapasitas Viskal Daerah Secara Nasional, karena Kota Tidore kepulauan masuk dalam kategori sangat rendah.
“Kalau DPRD mau TPPnya diturunkan seharusnya mereka punya anggaran juga diturunkan, karena kondisi Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) kita sangat rendah, tetapi DPRD malah mempertahankan anggaran mereka dengan kondisi KKD yang sedang, sementara kondisi ril KKD kita bisa dilihat dalam lampiran itu kategorinya memang sangat rendah, ini ada apa.” pungkasnya dihadapan ratusan ASN pada Senin, (12/10/20).
Lebih lanjut, Sofyan juga turut membeberkan kesesalannya terhadap DPRD yang menyebut secara gamblang bahwa TAPD yang merupakan bagian dari ASN itu munafik saat melakukan pembahasan dengan DPRD pekan lalu terkait dengan TPP. dimana menurut dia, ketika Kota Tidore kepulauan mengalami devisit, dirinya telah menyampaikan ke DPRD untuk dipikirkan secara bersama terkait dengan solusi untuk mengatasi Devisit sebesar 80 Milyar, hanya saja hal ini tidak digubris oleh DPRD.
“Ketika di hari jummat pekan kemarin itu, mungkin sikap saya dihadapan DPRD dianggap kurangajar, tetapi itu saya anggap sebagai sikap pembelaan saya terhadap ASN, dan itu merupakan spontanitas sebagai manusia biasa karena saya tidak terima TAPD dibilang Munafik,” pungkasnya.
Kendati demikian, Sofyan juga menjelaskan bahwa kronologis penyusunan awal Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 itu telah dicantumkan TPP sebesar 75 Milyar dengan total anggaran 1 Trilyun lebih, hal itu dikarenakan terdapat usulan program prioritas serta adanya program yang direfocusing sehingga perlu untuk dimasukan dalam RAPBD tahun 2021.
Selanjutnya dari KUA-PPAS yang diusulkan dengan total anggaran diatas 1 trilyun itu kemudian dipangkas agar terjadi perimbangan sehingga disepakati secara bersama untuk diturunkan sampai diangka 900 Milyar, dan diangka 900 milyar itu TPP kemudian disepakati dengan besaran senilai Rp. 60 Milyar. namun setelah mau masuk pada kesepakatan, DAU dan DID kemudian menurun drastis sehingga terjadi devisit anggaran senilai Rp. 80 Milyar, sehingga anggaran kita saat ini berada dikisaran 800 Milyar. dari angka 800 milyar itu kemudian DPRD menetapkan TPP sebesar 26 Milyar.
Reporter : Aswan Samsudin
