Faktual.Net, Wakatobi, Sultra – Puluhan Aliansi Pemuda Mahasiswa Bergerak gelar unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan pada Senin, 12/10/2020 menolak politik uang pada Pilkada Serentak yang aka berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Unjuk rasa pemuda dan mahasiswa adalah sebuah upaya menghadirkan sisitem demokrasi yang baik, sehat dan jujur sesuai amanah UU Yang berlaku pada pelaksanaan Pilkada mendatang.
Sumardin selaku koordinator lapangan aksi, dalam orasinya menyampaiakan, pada momentum Pilkada 2020 mendatang terkhususnya di pilkada Kabupaten Wakatobi, Pulau Kaledupa harus menjadi panutan dalam berdemokrasi yang sehat tanpa money politik.
Menurut-Nya, maraknya money politik dapat merusak dan mencederai sendi-sendi demokrasi, maka diperlukan adanya kerja sama dari semua kalangan untuk bersama-sama melakukan pencegahan.
Lebih lanjut Sumardin menyampaiakan bahawa dimomentum Pilkada mendatang ini semua harus mengembalikan nama baik Kaledupa kepada marwah sesungguhnya. Jangan pernah ada lagi praktek politik yang hanya akan merusak marwah Pulau Kaledupa, baik dari calon manapun, sebab Kaledupa adalah daerah beradap yang harus kita jaga bersama.
Gerakan penolakan money politk di pulau Kaledupa yang dinahkodai oleh Sumardin selaku Aktivis Mahasiswa Unidayan itu berjalan khidmat dan mendapat respon positif oleh masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan serta Panwascam sekaledupa dengan menandatangani surat kesepakatan bersama.
📷Surat kesepakatan bersama pemerintah Kaledupa dan Kaledupa Selatan
Sumardin menegaskan Aksi demonstarasi yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Bergerak adalah gerak murni yang tidak di tunggangi oleh kepentingan politik manapun. Aksi tersebut semata-mata hanya untuk menyelamatkan Kaledupa dari money politik sebagai mana amanah UU no. 10 Tahun 2016 Ayat (1).
“kami menegaskan bahwa gerakan yanag kita bangun adalah gerakan murni tidak ditunggangi oleh kepentikan politik manapun, ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan Kaledupa dari money politik sebagai mana yang diamanatkan dalam UU NO. 10 TAHUN 2016 AYAT (1)”, pungkas Sumardin kepada media Faktual.Net Via WhatsApp pada Senin, (12/10/2020).
Reporter/Rasyid Wakatobi