Faktual. Net, Kendari, Sultra – Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Koordinasi antar Lembaga, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Tenggara (Sultra) berkunjung di Kantor Bawaslu Provinsi Sultra, Senin, (25/07/2022).
Dalam kunjungannya, Koordinator Wilayah JPPR Sultra, Multi Sri Asnani, SH.,MH bersama anggota beraudiensi dengan Bawalsu terkait Sinergi program tentang pengawasaan dan pendidikan pemilih. Kordinator JPPR Sultra berharap kepada pimpinan bawaslu untuk mensosialisasikan kepada bawaslu kabupaten kota tentang keberadaan JPPR di daerah untuk bersinergi dalam mewujudkan demokrasi yg berkualitas.
“Kunjungan kami kesini dalam rangka silaturrahim dan berkordinasi dengan Bawaslu untuk kepengurusan kami yang baru di JPPR Sultra,” tutur Multi.
Berharap JPPR Sultra dan Bawaslu Sultra dapat menjalin sinergi yang baik dalam memantau konstetasi pemilu untuk pengembangan demokrasi yang lebih baik.
“JPPR adalah mitra strategis Bawaslu, maka kami ingin menjalin kerjasama dan sinergitas kelembagaan yang baik sehingga diharapkan Bawaslu bisa bersinergi dari pembangunan dan pengembangan demokrasi yang berkeadaban dan bermartabat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd .,M.Hum bersama anggota yang hadir sanagat mengapresiasi kedatangan JPPR Sultra untuk berada dalam komitmen yang sama dengan Bawaslu dalam pemantauan pemilu dan mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik.
“Kami sangat mengapresiasi dengan baik kedatangan teman-teman dari JPPR Sultra. Semoga dengan pertemuan ini bukan pertemuan awal dan akhir, dan kita bisa lebih dekat lagi dalam menjalin kerjasama dalam pengembangan demokrasi yang lebih baik hari dan ke depan,” tuturnya kepada media Faktual.Net.
Ia mengharapkan ada partisipasi publik untuk sama-sama mengawal pemilu 2024 apalagi JPPR Sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup baik untuk memantau pemilu.
“Yang pertama kita harapkan kepada teman-teman JPPR secara aktif melakukan pengawaalan tehadapap proses tahapan pemilu dengan baik kedepanya,” ucapnya.
Hamiruddin Udu mendorong JPPR untuk sama-sama mengedukasih publlik lebih cerdas dalam menentukan pilihan, agar tidak ada lagi yang menentukan pilihan karena money politik atau iming-iming tertentu dari pihak manapun.
“Kalau ada temuan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak mana pun termasuk penyelenggra pemilu, masyarakat atau penguasa, itu harus dilaporkan kepada bawasalu,” harapnya.
Penulis: Kariadi
