oleh

Opini: Kebijakan Moneter Di Tengah Pandemi. Lebih Baik Ekspansif Atau Kontarkatif

Faktual.Net,Jumlah pasien positif kian meningkat tiap harinya. Per 24 Juni 2020, jumlah pasien positif di Indonesia sudah mencapai 49.009 orang, dengan pasien yang sembuh 19.568 orang dan meninggal sebanyak 2.573 orang. Meningkatnya jumlah pasien tersebut, mengakibatkan implikasi terhadap berbagai sektor seperti sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan sektor-sektor lainnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor ekonomi ekonomi. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 mencapai 2,97%. Tingkat pertumbuhannya ini sangat miris jika dibandingkan dengan kuartal IV/2019 yang sebesar 4,97%.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan 2021

(Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Bloomberg, 2020)

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian ditengah rendahnya tingkat pertumbuhan saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas tersebut melalui kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Kebijakan moneter terbagi atas 2 jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif
Lalu apa tindakan yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah terkait kebijakan Moneter di Indonesia dalam mengahadapi pandemic ini? Ekspansif kah atau kontraktif? Mengingat bahwa sector yang paling terkena dampak dari COVID adalah dari perekonomian.
Dalam menghadapi situasi ini, kebijakan ekspansif adalah tindakan yang tepat dalam menghadapi pandemik ini. Ada 3 hal yang menjadi dasar mengapa kita lebih baik ekspansif.
Meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia
Berdasarkan data Kemnaker, hingga 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terdampak corona di sektor formal ada 375.165 orang. Sementara di sektor informal sebanyak 314.833 orang. Sehingga total pekerja terdampak COVID-19 ada 1.722.958.
Pelemahan ekonomi akibat Covid-19 berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada skenario terburuk, jika ekonomi tumbuh hanya 1%, maka tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 12,37%.

Baca Juga :  Korban Kecelakaan, Warga Butur Butuh Santunan Pemda dan Semua Pihak

Penuruna pendapatan mengakibatkan daya beli masyarakat Indonesia yang menurun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkirakan daya beli masyarakat yang hilang akibat pandemi corona per 30 Maret hingga 6 Juni 2020 mencapai Rp 362 triliun.
Menurunnya daya beli masyarakat selain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menganggur,juga dipengaruhi oleh instruksi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan dari rumah, baik itu Work From Home, Pembelajaran Jarak Jauh, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, banyak masyarakat yang merasa enggan untuk keluar rumah, ataupun memang merasa tidak mampu dalam hal finansial.

Banyak UMKM yang terkena dampak dari COVID 19
Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa.  Namun pada masa pendemic ini, banyak sekali ditemukan seperti hotel-hotel, tempat wisata, supermarket, dlsb yang tutup sementera, bahkan ada juga yang sampai harus gulung tikar. Ada sebanyak 37.000 UMKM di Indonesia yang terkena dampak ada 58,97 juta UMKM atau setara 99,99% mengalami kendala dalam produksi dan pemasaran di tengah wabah Covid-19. Kendala produksi yang dimaksud salah satunya dari sisi modal.

Pemilihan kebijakan moneter ekspansif tidak hanya ditinjau dari alasan diatas, akan tetapi berbagai kebijakan yang ditetapkan BI juga mengarah kepada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan tersebut diantaranya : pembelian SBN dari pasar sekunder dan perdana, penurunan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing bank-bank umum konvensional, penurunan GWM rupiah, perluasan jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing, Gerakan Bank Indonesia Peduli  COVID-19, dlsb
Yang menjadi perhatian saya adalah mengenai GWM. Giro Wajib Minimum ini adalah salah satu bagian dari kebijakan Quantitative easing (pelonggaran likuditas) dalam rangka pemulihan ekonomi dari Dampak COVID 19. Dengan penurunan GWM, otomatis uang yang dipegang bank bertambah. Bertambahnya uang yang dipegang bak diharapkan agar uang tersebut bisa diteruskan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Dilansir dari www.bi.go.id, tindak lanjut dari kebijakan tersebut yaitu baru baru ini, Bank Indonesia menerbitkan 2, yaitu PADG 22/10/PADG/2020 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah dan PADG 22/11/PADG/2020  Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Pemerintah juga melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal. Restrukturisasi kredit/pembiayaan ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman sehingga masyarakat tidak melakukan pinjaman ke tempat tidak resmi seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan lain-lain yang akan membahayakan dirinya sendiri.
Kesimpulannya adalah kebijakan ekspansif adalah tindakan yang tepat dilakukan pemerintah menghadapi kondisi saat ini, mengingat bahwa implikasi dari COVID-19 ini tentu dirasakan tiap tingkatan masyarakat, pun di seluruh Indonesia. Pemerintah dalam membuat kebijakan moneter juga perlu lebih berhati-hati, jangan sampai ini menimbulkan kontra di msyarakat. Namun yang pasti, seiring berjalannya waktu, kebijakan moneter ekspansif ini sedikit demi sedikit akan dirubah menjadi moneter kontraktif, demi menekan terjadinya inflasi. Juga melihat dari kebijakan pemerintah untuk merubah PSBB menjadi New Normal.

Baca Juga :  Korban Kecelakaan, Warga Butur Butuh Santunan Pemda dan Semua Pihak

Penulis : Fitrah Amalia Nurdin (Mahasiswa PKN STAN)

(Opini Diluar Tanggungjawab Redaksi)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :