Faktual.Net, Kendari, Sultra – Beredar Video Gubernur Ali Mazi bersama Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh, menghambur uang di tengah kerumunan massa pada perayaan HUT ke-15 Buton Utara (Butur) viral di media sosial.
Aksi yang dilakukan oleh pejabat public tersebut mendapatkan berbagai sorotan dan kecaman, hingga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik (Fisip)
Universitas Halu Oleo (UHO) Rasmin Jaya.
Rasmin Jaya menilai viralnya video penjabat publik tersebut tentu segala ruang gerak dan perilaku politiknya wajar mendapatkan sorotan baik dari masyarakat maupun dari kelompok mahasiswa itu sendiri. Apa lagi yang notabenenya sebagai wakil rakyat dan mendapatkan posisi strategis dalam struktur pemerintahan tentunya tidak boleh anti kritik dalam ruang demokrasi.
“Sebagai mitra kritis dan pembangunan daerah pemuda paling berperan penting dalam kontrol sosial, ekonomi dan politik untuk menciptakan stabilitas dan iklim demokrasi yang baik untuk mencapai harapan dan tujuan masyarakat mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan pembangunan yang memadai,” tutur Rasmin Jaya Demisioner Ketua DPK GMNI FISIP-UHO 2020-2021
Rasmin Jaya berpandangan terhadap orang nomor satu di Sultra melakukan aksinya di atas panggung dengan melemparkan uang di dalam kerumunan massa sambil bernyanyi. Aksi yang dilakukan oleh pejabat public tersebut dinilai amoral dan bisa berimplikasi terhadap krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya di atas berbagai permasalahan yang sedang di hadapi saat ini.
“Jujur, ini sangat melukai hati rakyat di tengah keterpurukan ekonomi yang selesai di landa badai covid 19, pembangunan infrastruktur yang tidak berbasis kebutuhan rakyat masih menjadi polemik yang belum tertuntaskan, konflik agraria dan dinamika tambang yang sampai hari ini belum menemukan titik terang. belum ada respon yang serius dan prioritas dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut justru mereka menunjukan gaya yang tidak mencerminkan suri tauladan sebagai pemimpin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rasmin Jaya menilai gaya dan pertunjukan yang dilakukan oleh penjabat ini pasti tanpa sebab mengingat momentum pemilu 2024 secara serentak akan segera di laksanakan sehingga ada upaya memanfaatkan ulang tahun tersebut sebagai ajang dan panggung untuk meningkatkan citra politik dan popularitas untuk menghadapi pemilu mendatang.
“Harusnya dalam acara ramah tamah ulang tahun buton utara yang ke 15 tahun tidak hanya di jadikan momentum euforia bagi para elit politik yang di lakukan oleh pejabat public dengan mengundang beberapa penyanyi papan atas tetapi harus di jadikan refleksi dan evaluasi seberapa besar pemerintah bekerja untuk rakyat, apa lagi harus mengorbankan anggaran yang lumayan besar. apa lagi sebagai ketua DPRD Provinsi Sultra mestinya menunjukan iktikad baiknya sebagai wakil rakyat,” tutur Rasmin.
Ia mengutarakan, ketika daerah Sultra ini sedang prihatin mempertanyakan masalah kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi, ekonomi yang mulai merosot ternyata para wakuil rakyat sibuk berebut dan memupuk pencitraan untuk kepentingan pribadi.
“Pencitraan tersebut menjadi tontonan di kala kebuntuan dan kedangkalan demokrasi sedang berada dalam fase-fase krisis. bagaimana kita bisa memaklumi kaum birokrat yang seharusnya bekerja melayani rakyat tetapi justru memperagakan gaya-gaya yang tidak etis dan amoral,” ungkapnya.
Tah hanya itu, seorang pemimpin seyogyannya harus mampu berempati dengan suka duka kehidupan masyarakat dan menjadi suri tauladan dari orang-orang yang dipimpinnya tetapi justru mempertotonkan kekayaan di atas kesenjangan masyarakat.
“Tragedi yang dipertotonkan gubernur Sultra akan berimplikasi pada kekecewaan masyarakat terhadap para pemimpin yang melakukan pengingkaran terhadap amanat rakyat sehingga akan berdampak pada krisisnya kepercayaan. Seharusnya pemeritah itu menyadari bahwa publik tidak buta dan tuli dalam melihat perilaku pemimpin, tetapi masyarakat akan selalu sadar dan kritis dalam memilih dan menentukan pemimpin politik yang akan datang dengan cerdas. Bukan memilih pemimpin yang bertopeng kebohongan dan kemunafikan hanya untuk melanggengkan kekuasaanya,” tegasnya.
Terakhir ia menyampaikan keberadaan elit politik tidak begitu terasa di tengah-tengah masyarakat, selain hanya meramaikan pemilu 5 tahun sekali dan kampanye hanya sebagai kata manis untuk memberikan sitimulus kepentingan pribadi, sehingga kehadiran mereka tak begitu berdampak pada masyarakat luas.
“Kejadian tersebut disorientasi, degradasi moralitas dan krisis kepercayaan terhadap para elit politik yang tak memahami betul hakikat politik dan keterwakilan mereka di parlemen pasalnya setelah diberikan tanggung jawab dan amanah oleh rakyat tak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak jarang terjadi dinamika hanya berebut panggung dan popularitas semata,” tutup Rasmin. (Red).
