Example floating
BeritaOpini

Menelisik Eksistensi Perempuan di DPRD Buton Tengah

×

Menelisik Eksistensi Perempuan di DPRD Buton Tengah

Sebarkan artikel ini

Oleh: Nasaruddin

Faktual.Net, Buteng — Dalam catatan Julia Suryakusuma bahwa perempuan adalah sebagai tolak ukur zaman yang kemudian menyitir tulisan Charles Fourier yang mengatakan bahwa perubahan dalam suatu zaman selalu dapat diukur dari kemajuan yang telah dicapai perempuan, karena didalam hubungan laki-laki dan perempuan, yang lemah dengan yang kuat, kemenangan atas alam manusia diatas yang biadab, itulah ukuran yang paling nyata. Derajat emansipasi perempuan merupakan ukuran paling wajar emansipasi masyarakat secara keseluruhan.

Sepanjang sejarah, seperti yang dikatakan Fourier, kondisi perempuan di Indonesia mencerminkan zamannya, bangkitnya berbagai organisasi perempuan di zaman perang kemerdekaan seusai dengan awal kebangkitan nasioanal dan Gerakan perempuan pun dikerahkan untuk mendukung Gerakan nasioanalis. Tren kedinamisan perempuan ini berlanjut hingga ke zaman kemerdekaan (1945-1950) maupun diera demokrasi.

Awal kebangkitan peran perempuan di Indonesia ditandai dengan momen reformasi pada tanggal 23 Februari 1998 dimana sekelompok perempuan aktivis, intelektual, ibu-ibu, perempuan biasa melakaukan aksi jalan pada hari yang ditetapkan sebagai siaga 1, saat sidang parlemen khusus sedang berlangsung yaitu melanggar larangan berdemonstrasi. Jadi jelas para perempuan itu mengambil resiko besar. Mereka tidak dimotivasi idealisme luhur atau ideologi abstrak. Mereka hanya resah menyaksikan meroketnya harga susu yang naik empat ratus persen dan semakin tak terjangkaunya barang kebutuhan barang pokok lainya, termasuk Pendidikan yang menjadi pusat perhatian ibu-ibu pada umumnya.

Kemudian para perempuan membentuk satu Gerakan yang diberi nama Suara Ibu Peduli (SIP) ini jelas tidak didukung atau dimanipulasi militer. Namun mereka menggunakan strategi ironi : paham “IBU” yang sentral pada konstruksi social keperempuanan Orde Baru justru dibalikkan untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Ternyata “POLITIK SUSU” yang mereka lancarkan mempunyai dampak menggemparkan aparat dan media massa, yang memberitakan aksi “IBU-IBU” ini hingga keberbagai pelosok mancanegara.

Suara Ibu Peduli (SIP) menjadi satu keniscayaan pada hari itu yang menyiarkan kepada dunia berbagai hal mendasar kekacauan ekonomi, kebobrokan politik, ketidakadilan yang membuat Indonesia terpuruk, sungguh menakjubkan. Ditengah kepengapan manipulasi politik selama tiga dekade lebih, Gerakan moral Suara Ibu Peduli membawa udara segar yang mengundang simpati yang dalam dan luas.

Selain itu, Suara Ibu Peduli juga memberikan kesempatan menempatkan Gerakan perempuan kembali ke relnya dan masuk ke dalam politik arus utama. Dan memang akhirnya sebagaian perempuan yang terlibat Suara Ibu Peduli menjadi lebih politis, Ketika Lembaga itu bercabang dan berkembang menjadi Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi.

Setelah itu kemajuan yang dicapai merupakan hasil nyata pertama yang tercapai bagi perempuan dari segi pengakuan pemerintah adalah dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang lebih dikenal sebagai “KOMNAS PEREMPUAN”. Sebagaimana yang tertulis dalam situs profil Komnas Perempuan tersebut. Komnas Perempuan adalah Lembaga negara yang independent untuk peneggakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Dalam bidang hukumpun terdapat berbagai kemajuan dalam bentuk produk legislasi yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan perempuan yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengintegrasikan hak asasi manusia sebagai jaminan hak-hak konstitusional warga negara, UU No. 39 Tahun 1999 khusus mengenai hak-hak asasi dan pengakuan hak perempuan , Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender daalam pembanguna nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan serta yang terbaru adalah Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah masuk didalam prioritas pembahasan di DPR RI Tahun 2023. Selain itu hampir seluruh Konvensi Internasional sudah diratifikasi, kecuali penghilangkan paksa (Komnas Perempuan 2013).

Baca Juga :  Petani takalar meledak, harga anjlok dari Rp7.200 jadi Rp5.500! 

Kendati demikian menurur Ruth Indiah Rahayu, aktivis dan pengamat sejarah pergerakan perempuan, setelah soeharto lengser, terjadi reduksi Gerakan perempuan kedalam dua ranah yaitu hak asasi perempuan dan politik electoral. Hak asasi perempuan terinstitusi di Komnas Perempuan, tetapi berkembang juga dalam proses transisional justice , sehingga Komnas Perempuan Juga bertindak sebagai komisi kebenaran dan rekonsiliasi sedang politik electoral semakin berkembang khusus nya dalam bidang affirmatife action adalah tiga puluh persen (30 %) kuota untuk perempuan diparlemen dan parpol. Meski dalam praktiknya belum terlaksana setidaknya secara teoritis perempuan sudah ”HADIR”.

Bila perempuan diberikan keleluasaan “BERPOLITIK” landasan nya adalah kehidupan dan realitas, namun berbeda dengan “realpolitik” yang sering digunakan penguasa dan politisi yang sifatnya sekeder mencari yang menguntungkan diri mereka saja. Justru politik perempuan berusaha menawarkan alternatif terhadap tatanan serta ideologi dominan. Sebgaimana dikatakan Nunuk Murniati, “Dihadapan politik kekerasan, perempuan menawarkan Gerakan damai; dihadapan politik identitas dan primordialisme, perempuan mengajukan Gerakan lintas kelompok; di hadapan politik kekuasaan, perempuan menunjukkan bahwa pemeberdayaan warga dari bawah merupakan Gerakan politik yang sangat penting. Di hadapan politik partai yang kisruh, perempuan menekankan Pendidikan masyarakat dengan perubahan yang mungkin tak terlihat tapi mendasar.

Sebagaimana data yang ada dari dua puluh lima kursi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah pada pillcaleg tahun 2019 ada enam orang perempuan yang terpilih mewakili dapilnya masing-masing ini menandakan bahwa ada kebangkitan atau kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di Buton Tengah sejak mekarnya sebgai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa partisipasi politik perempuan dan keterwakilan anggota DPRD perempuan di Buton Tengah dengan syarat tiga puluh persen sebagaimana undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa 30 % keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif setiap tingkatannya.

Hal ini juga menjadi ujian sekaligus tantangan besar bagi anggota DPRD Perempuan di Buton Tengah selama masa jabatannya mewakili masyarakat didapilnya masing-masing apakah mampu mempertahankan Kembali kursinya ataukah tidak sama sekali ? Karena ujiannya adalah apa yang sudah mereka perjuangkan itu menjadi bekal untuk maju diperiode selanjutnya atau pada pilcaleg 2024 mendatang.

Penulis adalah praktisi hukum.

Tanggapi Berita Ini