faktual.net, Jeneponto, Sulsel – Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan menganggap semakin terang penggunaan Dana implementasi kurikulum merdeka (IKM) PGRI Jeneponto yang berlangsung beberapa hari yang lalu.
Ketua LPK Sul-Sel Hasan Anwar menilai dengan data investigasi pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) sudah sangat jelas, dimana penggunaan dana implementasi kurikulum merdeka yang di bebankan Biaya operasional sekolah (BOS) di duga di rakusi Oknum, PGRI Jeneponto selama ini terkesan Bungkam,
Lanjut, ironisnya PGRI Jeneponto dengan Surat edarannya membuat kegiatan. Namun UPT sekolah yang jadi pusing, ujarnya .jum’at, (02/12/22)
Ketua PGRI Kecamatan Tarowang Hj, Emmy mengatakan lewat via telepon selulernya, di Tarowang juga melakukan implementasi kurikulum merdeka (IKM) selama 2 hari’ sama dengan PGRI di kecamatan lain,
Namun akan tetapi sebelum kegiatan sampai selesai kami tidak pernah memungut apa pun dari sekolah SD maupun SMP, di karenakan dana PGRI kecamatan yang biayai konsumsinya, ungkapnya
Lanjutnya, iuran ASN guru ada maka dari itu sudah saatnya dana itu di nikmati sama-sama dan kami juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme di PGRI kecamatan lain.
UPT sekolah dasar (SD) yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa apa yang di lakukan PGRI Tarowang sudah tepat bahkan itu yang benar.
kenapa ada kegiatan IKM yang jadi pelaksana PGRI, kemudian kenapa kami terus yang di bebankan, ini yang tidak logis bagi sekolah, Pungkasnya
Reporter: Pupung
