oleh

LMR RI Sulsel Minta PPATK Merilis Aliran Dana Covid 19 Kabupaten Sinjai

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel. Masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), terjadi secara global tak terkecuali di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, entah sampai  kapan akan berakhir telah membuat warga semakin resah dan was-was.

Hal ini, sempat dipertanyakan oleh Pemerhati Sosial dan Aktifis dengan meminta agar transparansi penggunaan anggaran Covid-19 diperjelas peruntukannya.

Diantaranya pemerhati sosial, Andi Darmawansya Sapaan Ancha Mayor kembali pertanyakan kinerja tim gugus Covid 19 dan aliran dana yang di gunakan.

“Apa kerjanya tim gugus Covid-19 & dikemanakan serta diapakan saja anggaran Covid-19 Kabupaten Sinjai yang bernilai miliaran tersebut, adapun yang saya pahami, dan berdasarakan data dan fakta yang ada, baik temuan dilapangan begitupun saat RDP (rec.rapat dengar pendapat) dilakukan Oleh DPRD Sinjai, bahwa anggaran Covid-19 di Kabupaten Sinjai, disinyalir Mark Up. Ungkapnya

Menurut Ancha Mayor kasus positif Covid 19 makin hari makin bertambah, adanya pejabat dan seorang tahanan positif Covid 19 di Sinjai, kini berada di berada di tahanan Kejaksaan Negeri Sinjai.

“Kemarin melakukan zikiran untuk kesembuhan seorang pejabat, namun salah seorang Tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai yang positif Covid 19, yang sekarang terbaring di ruang tahanan kejaksaan, sekalipun tidak perna mendapatkan perawatan oleh, tim gugus Covid-19, Kabupaten Sinjai mulai awal sampai hari ini” kata Ancha mayor.

Adapun yang sempat di himpun wartawan, terkait relokasi anggaran, untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam yang hingga sekarang telah mencapai 223 kasus orang Positif Covid-19.

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadysta Asapa yang juga selaku ketua gugus tugas penanganan Covid-19, di saat melakukan Video Conference (Vicon) dengan Wakil Gubernur Sulsel,  Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) Sinjai hasil refocusing kegiatan dan relokasi anggaran sebanyak Rp 8,5 milyard pada tanggal (03/03/2020) lalu,

Begitupun dalam rapat gabungan DPRD Sinjai pada tanggal (20/07/2020) lalu. telah diungkap melalui Kepala BPKAD Sinjai, Hj. Ratnawati Arief, bahwa hingga bulan juni lalu dana belanja terduga relokasi yang disiapkan oleh Pemkab Sinjai sebanyak Rp 15,7 Milyard yang sudah tersalurkan sebesar Rp 6,9 Milyard, “ungkapnya.

Sementara di ungkap oleh wakil ketua DPRD Sinjai Andi Sabir disaat di komfirmasi pada tanggal (07/10/2020) lalu. Oleh wartawan, mengakui bahwa Laporan pertanggun jawaban penggunaan dana Covid 19 di akui nomor dua di indonesia dan mendapat Dana Rp 12,5 miliard.

Baca Juga :  Penutupan 27 Exit Tol di Jateng Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021

Berkaitan perkembangan covid-19 dan Anggaran yang digunakan dari anggaran (dana) telah di siapkan pemda maupun dari pemerintah tentang pencegahaan, penyabaran dan mata rantai Covid 19 di kabupaten Sinjai.

Melainkan hanya melaporkan perkembangan jumlah total  pasien  covid-19, kabupaten Sinjai, ada apa dan Kenapa.?.

Dasar pertayaan itu membuat, kepala badan khusus waspamops lembaga missi recleassering Republik Indonesia (LMR RI) Sulsel, Andi Unru, S.H, Minta pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK)  merilis Aliran dana covid 19 di kabupaten Sinjai. Rabu, (16/12/2020).

“Supaya tidak ada dusta di antara kita, untuk menjawab pertanyaan Masyarakat, aktifis, dan elemen lain, diminta pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) merilis aliran dana Covid 19 mulai sumber Dana dan aliran dana yang telah digunakan di kabupaten Sinjai” kata Andi Unru.

Ada pun Dasar Hukum di Maksud:

  1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik,
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
  5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  6. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 4.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
  7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  8. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
  9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  10. Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintahan Daerah;
  13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/215/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
  15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial;
  16. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 376 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  17. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 377 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  18. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 378 Tentang Pemberian Bantuan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
  19. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 389 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  20. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 401 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  21. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 405 Tentang Pemberian Tambahan Bantuan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
  22. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun Pemberian Tambahan Bantuan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
  23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 427 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  24. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 430 Tentang Pemberian Tambahan Kedua Bantuan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

(Dzul)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Tajuk Berita