Ditulis oleh Dirman (Aktivis Kampus Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar)
Faktual. Net, Makassar. Turut berduka cita dengan kemerosotan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika. Merupakan duka yang sangat mendalam yang tidak hanya dirasakan segelintir rakyat Indonesia. Keadaan yang tidak diinginkan berbagai negara dan rakyat ini telah menyentuh Indonesia.
Sejauh ini kita dapat melihat betapa semangatnya rezim Jokowi-JK dalam merencanakan pembangunan di lini tertentu permukaan fisik Indonesia, dimana hal ini jika terealisasi merupakan salah satu peningkatan pembangunan yang lumayan saat ini dan patut diapresiasi.
Tapi dibalik perencanaan pembangunan itu secara gamblang rezim ini juga merencanakan utang yang membuat bangsa ini menanggung beban berat. Dilansir dari CNN Indonesia, mulai rezim ini berkuasa grafik utang negara meningkat, data menjelaskan pinjaman luar negeri bersumber dari Jepang, Prancis, lembaga IMF, Korea Selatan, Jerman, Amerika dan Tiongkok.
Dilansir oleh media nasional detik.com pemerintah masih akan menambah utang demi tambal APBN akhir agustus tahun ini, defisit yang memburuk, mengharuskan upaya panambahan utang untuk menutupi kebutuhan negara. Walaupun demikian, beberapa tokoh bangsa mengungkapkan berbagai kalimat untuk menenangkan respon masyarakat akan tetapi melemahnya rupiah adalah hal buruk.
Rencana pemerintah dalam pembangunan telah membuat mereka nyaman untuk segera mewujudkannya, dengan itu membuat pemerintah juga tidak matang dalam mengantisipasi ancaman ekonomi dunia sehingga Indonesia harus memikirkan pengembalian utang dengan bunga, kemudian suatu keharusan negara menggunakan mata uang asing dalam pengembaliannya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada rupiah.
Dengan demikian, secara umum ada dua beban efek dari rezim ini setelah melakukan perencanaan, yakni beban bangsa dan rakyat yang semakin tercekik. Kemudian, lebih dari itu saya menilai rezim ini secara tidak sadar telah merencanakan kegagalan dan merencanakan duka sedalam-dalamnya hingga lapisan terkecil rakyat. Bagaimana tidak, ternyata keadaan rupiah Indonesia menjawab itu.
Kondisi ini dapat dilihat dari semakin tingginya nilai rupiah atas mata uang luar negeri. Diferensiasi inflasi yang menimpa bangsa ini membuat kurs yang semakin tidak memberikan keseimbangan bagi nilai rupiah, sebagaimana data Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia bahwa ketidakseimbangan ini dapat dinilai secara akumulatif ekspor Indonesia Januari-Juni 2018 mencapai US$ 88,02 miliar atau meningkat 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan impor selama Januari-Juni 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 21,64 persen, 21,54 persen, dan 31,84 persen.
Negara yang kebanyakan impor akan meningkatkan kebutuhan mata uang asing, sedangkan kebutuhan nilai mata uang rupiah kurang. Kegagalan ini jelas dampak tidak mumpuninya antisipatif yang dilakukan pemerintah karena melemahnya rupiah, meningkatnya harga kebutuhan masyarakat sebagai jawaban atas kegagalan pemerintah itu sendiri.
Rupiah yang terus merosot mecapai 14.935 sejak 4 september 2018 imbas dari perang dagang dunia hal ini hampir mendekati krisis tahun 1998 rupiah mencapai 16.650 imbas dari 16 bank di likuidasi diiringi keadaan kurs bank. Walau pertumbuhan ekonomi menembus angka 5,3. Tahun ini pun adalah bagian dari krisis geoekonomi sebagai representasi krisis geopolitik bangsa ini.
Geopolitik dan geoekonomi Indonesia tidak stabil sebagaimana yang diharapkan, fokus pemerintah terbagi antara kepentingan kekuasaan 2019 dan krisis yang mulai mencoba menyetuh berbagai lini. Belum lagi penguasa dihadapkan dengan dua dunia (maya dan nyata) yang terasa memanas akibat dari tahun politik 2018 ini.
Penulis adalah Ketua Umum Komisariat Fikom UMI periode 2018-2019 Cabang HMI Kota Makassar.
