oleh

KPU Wakatobi Bekali Anggota PPK Pahami Aturan Pilkada 2020

Faktual.Net, Wakatobi, Sultra. Dalam meningkatkan kapasitas kerja penyelenggara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wakatobi 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi memberikan bimbingan teknis (Bimtek) tata kerja dan kode etik kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seWakatobi di Hotel Wakatobi, pada Senin, 16/3/2020.

Bimtek tersebut dilakukan untuk menambah penguatan kerja kepada PPK yang terlantik 29 Februari lalu, agar mampu bertugas secara profesional menjalankan tupoksinya kedepan sesuai aturan yang berlaku.

Abdul Rajab, dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut sebagai langkah awal untuk memaksimalkan penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi diwilayah kecamatan.

“Bimtek tata kerja dan kode etik ini sebagai orientasi awal tugas PPK yang dilaksanakan kedepannya sesuai Peraturan KPU tentang tata kerja PPK dalam menyelenggarakan tahapan pilkada” sambut Komisioner 2 Periode ini.

Baca Juga :  Operasi Yustisi, Aparat Gabungan Jaring 35 Pelanggar Disiplin Bermasker

Alumni IAIN Kendari ini menambahkan anggota PPK perlu mengetahui aturan mekanisme pleno tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten, juga bagaimana pola hubungan sekretariat dan anggota PPK.

“Saat waktu wawancara kemarin, saya rasa aturan-aturan sudah dikuasai, tapi kita ditakutkan jangan sampai kulitnya saja yang dibaca tapi isinya tidak” tuturnya dengan canda.

Melalui kesempatan tersebut, pihaknya menginginkan agar aturan KPU ini dibaca supaya kerja-kerja kedepan itu terlaksana dengan baik.

“Dalam proses penyelenggaraan tahapan, selain tata kerja juga seorang penyelenggara juga diatur bagaimana cara kita berperilaku, beretika melalui Peraturan DKPP” tambahnya.

Baca Juga :  Sambut HTN, Empat Poktan Dapat Bantuan Dari Walikota Tikep

Mekanisme kerja jajaran KPU diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2017 perubahan kedua dari PKPU 3 tahun 2015, dan etika seorang penyelenggara diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017.

“Semuanya bisa terlaksana dengan baik, apabila teman-teman solid pahami aturan tata kerja. Semua keputusan atau kebijakan yang diambil harus melalui pleno kolektif kolegial bukan keputusan ketua sendiri sehingga semua hal yang dihasilkan adalah keputusan bersama apapun konsekuensinya” tutupnya.

Laporan : La Ode Haeruddin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Tajuk Berita