KPA Sultra “Insiden Di Bumi Praja Akibat Gubernur Abai Melaksanakan Reforma Agraria”

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sultra mengutuk keras tindakan represif Satpol PP dan aparatur kepolisian yang telah melakukan penganiayaan terhadap aktivis dan massa aksi penolakan tambang Wawonii dan aksi Aliansi Penggiat Reforma Agraria (APRA) Sultra. KPA menilai bahwa insiden 6 Maret 2018 akibat abainya Gubernur Sultra dalam melaksanakan agenda besar Reforma Agraria.

Konflik agraria yang terjadi di Wawonii vs 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah dampak dari kebijakan yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan distribusi pengelolaan sumber-sumber agraria. “Kami meminta agar Polda Sultra segera melakukan tindakan hukum terhadap semua pelaku kekerasan”, tegas Torop Rudendi Korwil KPA Sultra pada Jum’at, 8/3/2019 di Kopi Kita Kendari.

“Kasus konflik agraria yang terjadi di Wawonii hanya merupakan salah satu contoh kasus dari sekian banyaknya kasus konflik agraria di Sultra sebagai dampak hadirnya investasi skala besar. Dengan melihat maraknya konflik agraria yang ada, seharusnya Gubernur Sultra segera mengambil langkah komprehensif untuk penanganan konflik-konflik agaria yang terjadi di Sultra dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan”, kata Torop.

“Penyelesaian konflik agraria tentunya harus didukung kemauan politik yang kuat dari kepala daerah yakni Gubernur Sultra. Tidak ada pilihan lain yang harus ditempuh oleh Gubernur Sultra, kecuali dengan melaksanakan Reforma Agraria yang sesuai dengan kaidah-kaidah sejatinya Reforma Agraria berdasarkan mandat UUPA No 5 Tahun 1960. Sejatinya reforma agraria adalah harus mampu menyelesaikan konflik dan mengikis ketimpangan pengusaan maupun pemilikan sumber-sumber agraria dalam rangka mewujudkan keadilan sosial”, katanya lagi.

Ditambahkannya lagi bahwa berkaca dari hari ini dan sebelumnya, KPA Sultra juga memandang dalam penanganan penyelesaian konflik agraria, pemerintah masih menggunakan cara-cara represif/kekerasan yang melibatkan aparatur negara seperti yang terjadi pada aksi 6 Maret 2019 di Kantor Gubernur Sultra. Ini seharusnya tidak terjadi jika pemda lebih aspiratif dalam merespon pengaduan masyarakat dan pihak kepolisian maupun Satpol PP Sultra lebih profesional dalam menangani setiap kasus-kasus rakyat.

“Yang kami sesalkan  juga atas kejadian kemarin adalah mengapa harus terjadi tindakan kekerasan terhadap aktivis maupun massa aksi, apalagi dalam aksi tersebut banyak kaum perempuan yang terlibat dan menjadi korban kekerasan aparatur kepolisian dan Satpol PP. Padahal perempuan merupakan kaum yang saat ini berada dalam kondisi rentan, dimana perempuan menjadi kelompok sosial yang termarjinalisasi dari akses pengelolaan sumber-sumber agraria. Lemahnya posisi perempuan dalam kedudukan sosial, ekonomi, budaya dan politik di bangsa ini. Kemudian perempuan selalu menjadi kelompok sosial yang terdiskriminasi. Bahkan sering kali perempuan menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sosialnya”, tambah aktivis agraria ini.

“Selain insiden kekerasan yang terjadi kemarin, ada beberapa koreksi KPA Sultra dalam sudut pandang feminisme terhadap produk-produk hukum negara dalam konteks pengelolaan sumber-sumber agraria, seperti produk hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden RI yakni Perpres 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria”, tambahnya lagi.

“Perpres tersebut masih kita pandang sebagai produk hukum yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Setiap pasal yang tercantum dalam Perpres tersebut tak ada satupun pasal yang menegaskan perempuan sebagai subjek (penerima manfaat) dari agenda reforma agraria pemerintah. Artinya produk hukum tersebut belum memenuhi asas keadilan dan keseteraan gender. Padahal dalam UUPA No 5 Tahun 1960 sebagai payung hukum tertinggi yang mengatur tentang reforma agraria, menegaskan, setiap warga negara RI, laki-laku maupun perempuan berhak menjadi subjek penerima objek redistribusi lahan serta pengakuan hukumnya”, tegasnya.

Namun, terlepas dari beberapa kelemahan  Perpres 86 Torop mengatakan bahwa setidaknya ini dapat menjadi payung hukum bagi Gubernur Sultra dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Sultra sebagai jawaban atas masalah mendasar rakyat, yakni kemiskinan akibat konflik agraria dan timpangnya struktur penguasaan sumber-sumber agraria.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai