oleh

Ketahanan Siber, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Digital

 Oleh : Andrie Yuswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen-Stratejik,  Universitas Negeri Jakarta)

Faktual.net, Jakarta  – Keamanan dan ketahanan siber  menjadi fokus pemerintah sebagaimana amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Belum lama ini, pada acara webinar PANDI Meeting 11 bertajuk “Cyber Security for Indonesia Digital Economy”, Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasto Prastowo mengatakan saat ini BSSN  memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi digital, menurutnya ekonomi digital semakin meningkat, kuat dan relevan saat dunia hyper koneksi yang semakin terhubung dengan dunia maya atau bisa dikenal cyber space.

Pengesahan Omnibus law Cipta Kerja berdampak pula pada reaksi masyarakat untuk melakukan penolakan melalui demo di berbagai daerah. Tidak hanya itu kejahatan siber terhadap situs milik pemerintah dan penyebaran berita bohong atau Hoaks yang menggiring opini masyarakat terjadi. Semua kejadian ini dikarenakan bentuk ketidakpuasan atas keputusan pemerintah mengesahkan aturan Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.

Baca Juga :  Pesan Jokowi dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda: Mari Bersatu dan Bangkit

Terkait kondisi sekarang ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi inflasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 pemerintah menetapkan sasaran inflasi di 2020, dan 2021 masing-masing sebesar 3 persen dengan tingkat deviasi sebesar plus minus 1 persen. Selama masa pandemic Covid-19 dan situasi saat ini terkait penolakan Omnibus Law Cipta Karya  mempengaruhi kondisi ekonomi dan stabilitas nasional, jika pemerintah tidak tanggap dan segera mencari solusi terbaik akan membuat inflasi tahun 2020 ini meningkat melebihin sasaran yang sudah di tetapkan

Perkembangan ekonomi dan keuangan digital merupakan salah satu cara untuk mengendalikan inflasi, dengan memasarkan produk-produk pangan secara online kita dapat juga memanfaatkan ekonomi dan keuangan digital di dalam meningkatkan produksi, ketersediaan pasokan, distribusi. Berdasarkan hasil riset McKinsey Global Institute yang dirilis pada November 2014, ada 5 (lima) teknologi (disruptive technology) yang berpengaruh terhadap  pertumbuhan ekonomi digital antara lain: Mobile Internet, Big Data, Internet of Things (IoT), Automation of Knowledge dan Cloud Technology.

Ekonomi digital dapat memangkas rantai pasok produk pangan ke konsumen. Platform-platform digital yang saat ini berada pada top level antara lain marketplace online shop, online trasportatiom  dan financial technology (fintech) dapat dengan mudah menjajakan produk barang-barang kebutuhan pokok keluarga seperti: sayur, buah, hingga hasil ternak dapat langsung diterima oleh konsumen akhir. Selain mengoptimalkan peran ekonomi digital, BI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) diharapkan  mempererat koordinasi untuk mengendalikan inflasi di tengah tantangan global seperti kenaikan harga minyak dan harga komoditas pangan. Inflasi yang rendah, sebagaimana diketahui, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya menumbuhkan ekonomi tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat, karenanya keamanan siber diperlukan tidak hanya dalam konteks menangkal ancaman siber yang datang dari luar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Jika keamanan Siber terkait data dan informasi terjaga, maka iklim investasi akan pertumbuhan ekonomi akan berkembang secara kondusif dan perlahan inflasi dapat ditekan, dengan demikian diharapkan kepercayaan publik akan terbentuk secara positif. (js/s)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :