Faktual.Net, Kendari — Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penerapan Nilai Dasar dan Jati Diri Koperasi untuk angkatan ke-III.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Sultra, Dr. La Ode Muhammad Shalihin, S.Pd, M.Pd tersebut berlangsung di Hotel Fortune pada tanggal 27 – 29 Mei 2024.
Anwar, S.Sos selalu ketua panitia mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan adalah untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para pelaku koperasi tentang jati diri dan nilai-nilai dasar koperasi.
Anwar, S.Sos menyebut dalam laporannya, bahwa kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diikuti oleh 36 peserta. Dan akan diisi oleh tenaga pengajar yang berasal dari Praktisi dan Akademi Universitas Muhammadiyah Kendari serta Akademisi Universitas Halu Oleo.
Dr. La Ode Muhammad Shalihin, S.Pd.,M.Pd dalam sambutannya mengajak kepada semua peserta agar serius dalam mengikuti kegiatan. Dia mereview bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi dengan semboyan “Dari, Oleh dan Untuk Anggota”.
Dr. La Ode Muhammad Shalihin, S.Pd.,M.Pd menyebut bahwa saat ini berdasarkan data yang dimilikinya masih ada koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal RAT itu wajib dilakukan sebagai indikator bahwa koperasi itu sehat.
“RAT itu harus dilakukan, karena indikator untuk menunjukkan bahwa koperasi itu sehat adalah adanya RAT”, ucap Kadis Koperasi dalam sambutannya dengan berpesan bahwa pengurus koperasi hari terus mengupdate informasi karena banyak regulasi terbaru tentang koperasi.
Pria berambut putih yang mengajar sebagai Dosen Luar Biasa disalah satu kampus di Kota Kendari tersebut merinci bahwa saat ini di Sultra terdapat 4.600 koperasi. Dari 4.600 tersebut hanya 2.000 yang aktif dan dari 2.000 yang aktif hanya 600 yang melakukan RAT berdasarkan data tahun buku 2022.
Dirinya menargetkan agar di tahun buku 2023 sebanyak 1.500 koperasi tercatat melakukan RAT. Dia juga menyarankan agar pengurus koperasi segera membuat pernyataan Self Declare bagi koperasi simpan pinjam dengan status apakah Close atau Open. Karena jika Close maka pengawasannya masih dilakukan oleh Dinas Koperasi kabupaten/kota dan Provinsi tapi jika Open maka dilakukan oleh OJK.
“Jadikan koperasi sebagai wadah alternatif dalam pembiayaan ekonomi supaya tidak terjebak dengan Pinjol – Pinjol”, pungkasnya.
Reporter : Aco RI
