oleh

Jangan Bebani Anies, BUMD Harus Jadi Penopang Ekonomi Rakyat

Faktual.Net, DKI Jakarta – Program Kongkow Anak Jakarta menggelar diskusi. Para aktivis Jakarta itu membahas soal ‘Membedah Borok BUMD’.

Acara di posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Jalan Kramat Baru Raya 5, No 15, Johar Baru, Jakarta Pusat, itu digelar Rabu (2/6) dengan menggunakan protokol kesehatan (prokes).

Acara tersebut dihadiri pembicara pengamat kebijakan publik Amir Hamzah dan Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta, Agung Nugroho mengatakan bahwa program kongkow ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. “Peserta kita batasi karena terkait prokes,” tegasnya di lokasi acara, Selasa (2/6).

Kongkow Anak Jakarta, terang Agung, dihadiri oleh berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa. “Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibu kota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta,” bebernya.

Era pandemi Corona ini kata Agung, BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga. “Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur,” terang aktivis 98 ini.

Baca Juga :  Oknum Kadis di Maros Bubarkan Lapak Baca Jalanan

Menurut Agung, saat ini banyak asumsi dan fitnah kalau BUMD DKI digunakan untuk kepentingan Anies maju Pilpres 2024. “2024 masih jauh, tapi fitnah sudah berserakan,” terang Agung.

Agung melanjutkan, jangan sampai BUMD yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta terseret arus politik liar oknum yang memanfaatkan jabatannya. “Siapapun gubernur-nya, BUMD itu harus jalan dan menjadi pendobrak perubahan ekonomi rakyat Jakarta,” ungkapnya.

Terkait kasus Perumda Sarana Jaya yang saat ini sedang ditangani KPK itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi, terang Agung. “Biarkan KPK bekerja, KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoax,” tukasnya.

Agung mencontohkan, konsep Anies soal kolaborasi sejalan dengan semangat Bung Karno soal gotong royong. “Era pandemi Corona ini banyak perusahaan kesulitan dan bangrut lalu melakukan PHK. Bagaimana BUMD harus bertahan hidup, ya direksi dan komisaris harus melakukan inovatif dan tidak lagi jadi beban Pemprov DKI. Intinya BUMD harus bisa meningkatkan PAD bagi DKI Jakarta” tambahnya.

Sementara itu, pembicara diskusi Amir Hamzah mengatakan, pihaknya menilai belakangan ini banyak BUMD kinerjanya gak jelas.

“Kalau KPK menyelidiki kasus hukum dan getol di DKI. Pertanyaan selanjutnya apakah ini murni atau ada unsur politis lain. Ini yg harus dijaga dan dikawal karena bisa saja ada motif lain,” kata Amir.

Baca Juga :  Langgar ProKes, 37 Warga Kep Seribu Kena Sanksi

Amir berharap direksi dan komisaris bisa berinovasi dan bukan memakai lebel LSM lalu membela gubernur.

“Inikan bahaya bisa jadi beban. Budaya ini sangat buruk, yang diwaspadai adalah orang yang mengklaim terangnya. Komisaris dari LSM juga banyak aneh,” tukasnya.

Menurut dia, Jakpro dan Perumda Sarana Jaya kinerjanya yang gak jelas karena mapping bisnisnya kurang perhitungan.

“Kalau BUMD selalu rugi buat apa dipertahankan. DPRD juga aneh kenapa juga diam,” ucapnya.

Senada dengan Amir, Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, banyak BUMD tak ada laporan keuangan ke publik secara terbuka.

“Cipinang, Pasar Jaya, Darma Jaya, Jaktour, Jiexpo gak ada laporan keuangan yang bisa diakses. Harusnya, publik bisa akses, kenapa web isinya hanya acara-acara,” tukasnya.

BUMD yang berharap dengan duit penyertaan modal atau PMD kata Uchok gimana mau maju. “Harus ada keterbukaan informasi BUMD,” tambahnya.

Reporter:  M. Yusuf

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :