Oleh: Nurul Muhlisa
Faktual.Net, Makassar, Sulsel – Ancaman terhadap proses demokrasi elektoral yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya kecurangan yang sengaja dilakukan untuk memenangkan calon tertentu.
Kecurangan (election fraud) terjadi tak hanya dalam pemilihan kepala daerah, tapi bisa saja terjadi pada pemilihan ketua umum disuatu lembaga. Seakan-akan kecurangan ini menjadi bagian dari strategi pamungkas untuk memenangkan calon tertentu, ketimbang menggunakan cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna mendapatkan suara pemilih.
Padahal, pemilihan pemimpin baik itu ketua dalam organisasi atau pemimpin dalam satu kelompok merupakan refleksi kesepahaman antar-individu di ranah publik untuk memberi legitimasi pemimpin yang terpilih berdasarkan prinsip jujur dan adil (Jurdil).
Sangat disayangkan jika hal yang demikian harus dinodai dengan cara-cara di luar aturan yang telah disepakati. Umumnya kecurangan dilakukan secara sistematis dengan modus “seolah-olah” ini terjadi karena kesalahan administrasi atau kelalaian Panlih.
Pilihan alasan ini dimaksudkan, agar tak ada protes dan tuntutan yang berlebihan sehingga dapat membatalkan kemenangan calon yang melakukan kecurangan tersebut.
Tidaklah mengherankan jika dalam setiap pemilihan yang muncul adalah tudingan terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu, tanpa adanya konfirmasi (Tabayyun) kepada pihak yang ditudingkan.
Padahal sudah jelas dalam Islam terkait perintah untuk bersikap tabayyun terhadap suatu berita yang tidak jelas kebenarannya. Bahkan dikatakan bahwasanya tabayyun merupakan peringatan, agar jangan sampai umat Islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusan yang tidak didahului dengan tabayyun, yang bisa mencelakakan dan merugikan orang lain.
Dalam QS. Al-Hujurat 49:6 Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”
Jika hal seperti yang disebutkan diatas terjadi, maka dampak yang muncul adalah sikap penafian terhadap hasil pemilu dari pihak yang merasa dicurangi.
Selain itu, yang paling ekstrem yang kemungkinan terjadi, yaitu mencetuskan penolakan terhadap keputusan Panlih disertai dengan kerusuhan massa dan kekerasan yang melibatkan pendukung calon yang kalah.
Tentu saja yang demikian ini, sangat merugikan banyak pihak, antusiasme publik mengikuti pemilihan justru harus dicederai dengan perbuatan tidak mendasar oleh kelompok tertentu.
Mengapa harus ada drama dan pertunjukan seperti ini dalam pemilihan ? harusnya momentum pemilihan dijadikan momentum yang harmonis untuk melahirkan pemimpin yang menjadi harapan bangsa bahkan umat, yang dimana kelahiran nya betul-betul lahir karena suara rakyat, bukan karena perintah kekuasaan (yang berkuasa).
Nah, oleh karena itu kita sebagai umat islam perlu paham akan dasar-dasar kepemimpinan, dan kemudian pemimpin seperti apakah yang pantas untuk memimpin, agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin dan tidak dipimpin oleh orang yang salah.
Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam, bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.
Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu.Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (HR Muslim).
Penulis adalah Sekretaris Umum Terpilih Pikom IMM Fakultas PKP Unhas.
