oleh

Investasi Miras Dibuka, Kader IMM UHO: Tolak Perpres Selamatkan Generasi

Faktual.Net, Kendari, Sultra — Perizinan investasi Minuman Keras (Miras) menuai polemik dari berbagai kalangan, Aksal Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Halu oleo (UHO) Kendari, menolak keras untuk selamatkan generasi bangsa.

Dikabarkan Presiden Joko Widodo telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol dari skala besar hingga kecil. Investasi Miras itu tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BPUM). Dalam pasal 2 ayat 1 Perpres Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Aksal melontarkan kritikan kepada penguasa, sejatinya tugas sebagai agen sosial control dan agen of change, melalui perizinan investasi Miras menuai kontroversi dari berbagai kalangan dengan ketentuan penanaman modal baru di 4 Provinsi yaitu, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Baca Juga :  Lestarikan Budaya, DPC Bandrong Pulo Merak Siap Sukseskan Program Mulok Untuk Cetak Generasi Unggul

“Minuman keras itu tentu dalam pandangan Islam dikatakan haram hukumnya untuk dikonsumsi jika sudah memabukkan karena mengandung suatu senyawa beralkohol, minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang dan membuatnya seperti hilang akal,” ungkapnya, Selasa 02/03.

“Semua itu dilakukan demi uang, jika ingin mencari keuntungan, seharusnya pemerintah membuka investasi yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, etika dan moral,” imbuh Askal.

Lanjut dia, bentuk negara hadir untuk melindungi warga negaranya dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan beragama.

“Kalau perasoalan meningkatkan ekonomi bangsa melalui Miras, tentu jelas bertentangan bagi umat beragama, negara kita bukan negara sekuler akan tetapi negara yang berketuhanan,” tegasnya.

Baca Juga :  Wabup Sinjai Perintahkan Gunakan Alat Berat di Kokoe

Ia berbapandangan bahwa, Miras itu sumber masalah juga pemicu ancaman kesehatan dan kriminalitas, bahkan saling membunuh dan mencelakai, dengan kebijakan tersebut angka korban tindak kekerasan akan terus meningkat.

“Negara tidak pantas mencari keuntungan dengan memproduksi Miras, sebab sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ruah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menopang perekenomian bangsa di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ia juga mengajak kepada seluruh semua pihak agar menyuarakan penolakan terhadap kebijakan perizinan miras yang dianggap kontroversi.

“Mari kita bersama menolak legalitas Miras di Indonesia untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa, bahwa perizinan miras lebih besar dampak negatifnya baik dari segi kesehatan, dan lingkungan, Miras juga sebagai salah satu faktor yang merusak akhlak generasi bangsa,” pungkas Askal.

Reporter: Kariadi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :