Faktual.net – Jakarta Pusat – Keamanan, ketertiban, dan kenyamanan penghuni di lingkungan hunian premium kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh sekelompok Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Apartemen Mangga Dua Court (MDC) menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan warga. Mulai dari dugaan pesta minuman keras, tindakan asusila, hingga dugaan penyalahgunaan dokumen keimigrasian, berbagai peristiwa ini membuat penghuni mempertanyakan kredibilitas pengelola hunian dan efektivitas penegakan hukum di lokasi tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sejumlah unit di Apartemen MDC yang dihuni oleh warga negara asing tersebut, khususnya di area West Tower dengan nomor unit: W.14-01, W.14-02, W.14-05, W.12-05, W11-02, W11-04, W10-04, W09-01, W08-04, W07-04, W06-02, W04-02, W03-01, dan W03-05. Bahkan, informasi yang beredar di kalangan penghuni menyebutkan jumlahnya jauh lebih banyak, yakni sekitar 29 unit yang saat ini ditempati oleh TKA asal Tiongkok.
Keresahan bermula dari insiden yang terjadi tepat pada momen perayaan Tahun Baru, 1 Januari 2026. Sekelompok warga negara asing yang menempati unit 8-04 Barat diketahui menggelar pesta minuman keras dan menggunakan rokok elektrik (vaping) hingga dalam keadaan mabuk di area koridor publik. Perilaku mereka yang tidak terkendali menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar.
Situasi semakin mencekam ketika sejumlah saksi mata melaporkan adanya peristiwa yang tidak pantas. Oknum TKA tersebut terlihat membawa perempuan dan bahkan menyeret-nyeret perempuan di depan area lift. Para perempuan tersebut dilaporkan dalam keadaan menangis dan berteriak-teriak meminta tolong, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya tindak kekerasan atau penipuan yang dialami oleh mereka.
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, penghuni yang menempati unit 8-05 dengan inisial S merasa terganggu dan berusaha menegur kelompok tersebut. Namun, alih-alih mematuhi dan menghentikan kegiatannya, oknum yang ditegur justru bersikap arogan dan melakukan intimidasi. Mereka tidak hanya menantang penghuni tersebut untuk berkelahi, tetapi juga berani mencatut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seolah-olah memiliki perlindungan dari pihak berwenang.
“Puluhan TKA asal Tiongkok berpesta miras dan vaping dalam keadaan mabuk. Kami melihat mereka menyeret-nyeret perempuan di depan lift, sedangkan perempuan itu menangis dan meminta tolong. Saat kami tegur, mereka malah mengintimidasi, mengajak berantem, dan menyebut-nyebut nama Ahok seolah punya backing,” ungkap saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Masalah yang dihadapi penghuni tidak berhenti pada masalah ketertiban semata. Terdapat laporan yang menyebutkan adanya oknum TKA yang mengubah fungsi dan merusak struktur bangunan apartemen. Mereka diketahui melakukan pembongkaran lantai hingga menimbulkan lubang yang tembus ke lantai bawah. Tindakan ini jelas melanggar peraturan bangunan dan keselamatan konstruksi, yang berpotensi membahayakan seluruh penghuni gedung.
Selain itu, keberadaan puluhan TKA di apartemen tersebut juga menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen kependudukan dan keimigrasian. Beredar informasi bahwa keberadaan mereka di lingkungan hunian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan izin tinggal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dugaan ini semakin diperkuat dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang kerap mereka lakukan, termasuk kebiasaan mabuk-mabukan hingga menabrak kendaraan milik penghuni di area parkir.
Upaya penghuni untuk meminta perlindungan hukum pun dinilai belum membuahkan hasil yang memuaskan. Saat insiden berlangsung, pihak yang merasa terancam telah menghubungi layanan darurat 110. Namun, saat petugas dari Reskrim Polsek setempat tiba di lokasi, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan untuk menertibkan oknum yang terlibat.
Penghuni juga telah menyampaikan laporan resmi kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan izin tinggal tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut atau penanganan yang nyata dari instansi terkait. Hal ini membuat penghuni merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum.
Menyikapi berbagai rangkaian peristiwa ini, penghuni telah menyampaikan laporan resmi kepada manajemen Apartemen MDC. Mereka meminta agar pihak pengelola bertindak tegas dengan memberikan peringatan keras atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada pihak yang bertindak melanggar. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan atau tindak lanjut nyata yang diberikan oleh manajemen.
Ketidakhadiran respon dan tindakan dari pengelola ini memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan penghuni. Mereka mempertanyakan netralitas dan kredibilitas manajemen dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh penyewa berkewarganegaraan asing. “Kami menuntut kejelasan. Jangan sampai demi kepentingan tertentu, keselamatan dan ketenangan kami sebagai penghuni dikorbankan,” tegas salah satu sumber.
Kondisi ini semakin mempertegas bahwa aturan yang tertulis di dalam perjanjian penghuni seolah-olah tidak memiliki kekuatan hukum yang sama bagi semua pihak. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di lingkungan hunian tersebut.
Menyikapi situasi yang semakin memprihatinkan ini, penghuni menghimbau kepada pihak berwenang, baik dari jajaran Imigrasi Kantor Pusat, Kepolisian Republik Indonesia, maupun Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk segera turun tangan dan melakukan penertiban. Penghuni berharap dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pelanggaran ketertiban, kerusakan bangunan, hingga legalitas dokumen keberadaan para TKA tersebut.
Hingga saat ini, tim awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan meminta tanggapan resmi dari pihak pengelola Apartemen MDC serta instansi terkait. Kecepatan dan ketegasan dalam menangani kasus ini menjadi sangat krusial, mengingat kredibilitas Apartemen MDC sebagai hunian bergengsi di Jakarta sedang dipertaruhkan. Penghuni berharap pengelola dan aparat berwenang dapat membuktikan bahwa keamanan dan kenyamanan seluruh warga adalah prioritas utama, tanpa memandang latar belakang atau kewarganegaraan dari pihak yang terlibat. (Red/JS)
