Faktual.Net, Sinjai, Sulsel. Percepatan pembangunan infastrusktur Kabupaten Sinjai, mulai dari sumber anggaran hingga pelaksanaan Atau Tahap pekerjaan Menuai tanggapan beragam.
Sumber Anggaran yang berasal dari Pinjaman daerah melalui Bank Sulselbar Tahun 2019 sebesar Rp.185 Milyar dan bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun 2020 Sebesar Rp.100 Milyar,
Berawal rencana peminjaman tersebut menuai kecaman dan protes dari aktivis dan mahasiswa .sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai punya pandangan yang berbeda.
Lengkapnya Baca:
Perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi penganggaran,fungsi pengawasan.
Inspirasi analogi seaworthy kapal Titanic, Penerapan dan penegakan tersebut bertumpu pada asas fiduciary duty: yaitu bahwa pengangkatan setiap anggota DPR/DPRD didasarkan pada asas kepercayaan (dari rakyat) bahwa setiap anggota yang diangkat akan menjalankan fungsi dan perannya dengan menjunjung tinggi duties sbb: duty of skill and care, duty to act in bona fide, duty of good faith, duty of loyalty, duty of honesty.
Ditemui secara terpisah bagian seksi umum kantor cabang Bank BPD Kabupaten Sinjai Yusuf, Ketua Komisi I DPRD Sinjai Jamaluddin SH, Wakil Ketua I DPRD Sinjai Andi Sabir, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Drs Akbar,
Bagian seksi umum kantor Bank BPD Sulselbar cabang Sinjai, Yusuf, (27/10/2020) Saat di temui diruangan Kerjanya kantor BPD Sulselbar bertagline “melayani sepenuh hati” di jalan Persatuan raya Sinjai, Tidak bisa memberikan informasi atau penyampaian ke pers dan menolak diambil gambar.
“Begini yah pak kalau kita di Bank Sulselbar itu ada aturannya, jadi cabang itu tidak bisa memberi informasi apapun itu terkait penyampaian informasi ke Pers, kalau mau kantor pusat di bagian Good Corporate Governance (GCG) , setiap hari di buka di saat jam kerja, tidak ada nomor maupun email yang bisa dihubungi Langsung maki saja kekantor pusat, tidak bisa disampaikan lewat telpon, kalau mauki informasi lebih lanjut kita punya organisasi atau orangnya di pusat di makassar juga Bisaji” kata Yusuf
Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Fraksi partai Gerindra, Jamaluddin SH. (02/11/2020). belum bisa memberikan komentar karena belum didorong atau diketahui di DPRD dan seperti apa regulasinya.
“Kami di DPRD belum bisa berkomentar karena belum didorong di DPRD biar regulasinya tidak tahu karena belum dibahas di DPRD, kalau sudah dibahas pasti kita tahu, seperti apa mekanismenya, seperti apa prosedur nya,seperti apa aturannya dan
Seperti Apa persyaratannya.
pasti pemerintah daerah akan menjelaskan itu”.jelas Jamaluddin.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai Drs. Akbar diruang kerja sekda kantor Bupati Sinjai. (04/11/2020). belum masuk rekening itu ,bagusnya karena non bunga kemudian kemungkinan itu yang dipakai membayar aspal makanya itu pak bupati mengajak semua pihak untuk melaporkan jika ada ditemukan kualitasnya yang tidak bagus.
“Itu sementara dalam proses dan belum masuk rekening itu bagusnya karena non bunga kemudian kemungkinan itu yang dipakai membayar aspal makanya itu pak bupati mengajak semua pihak untuk melaporkan jika ada yang tidak bagus kualitasnya. kalau ada bukti dilapangan itu bisa kemungkinan tidak dibayar bagusnya itu memang masyarakat harus melaporkan sesuai data bahwa itu kualitasnya jelek atau tidak bagus, setelah itu baru dibayarkan itu harapannya pak Bupati “.harap Akbar
Dibenarkan Oleh wakil Ketua I DPRD Sinjai fraksi Golkar Andi Sabir, 05/11/2020. saat di temui di Ruang kerjanya di kantor DPRD Sinjai. Pinjaman untuk Infrastruktur jalan dan jembatan dan Dana Rp.100 Milyar Bersumber dari PEN (pemulihan ekonomi nasional).
“Namanya pinjaman infrastruktur jalan dan jembatan duaji itu penggarisan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah. dia menyampaikan bisa di kasih Rekomendasi sepanjang penggunaan di daerah itu, untuk bangun jalan dan jembatan tidak boleh bangun Sekolah, kantor”, tandasnya
Kembali Menjelaskan “Dari 30 anggota DPRD disembilan Fraksi, Ada anggota DPRD tidak tahu ,jika tidak tahu jangan ngomong, saya tahu karena saya yang pergi, kalau Rp 100 milyar itu dari PEN hanya penyampian ke DPR, bukan persetujuan ke DPRD merupakan pemulihan ekonomi, ini juga pinjaman Tanpa Bunga, bagus ini karena pak bupati bisa melobi ke Bank Pembangunan Daerah atau Bank BPD untuk menutupi 100 milyar yang ada di dalam karena tidak di kemanakan, adapun persyaratanya yang Rp.100 Milyard ada potongan 1% di awal dan 0,85% perbulannya tidak ada masalah, karena siapa pun itu nama orang meminjam Biar rakyat saja meminjam, orang miskin meminjam pasti ada potongan dari Awal.” Tutupnya. (dzul)
