oleh

Honor GTT Dibawah Rp 1 Juta, Kepala Sekolah Bisa Kena Sanksi

Faktual.Net, Buton Tengah, Sultra – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdullah, S.Pd bakal memberikan sanksi tegas kepada para kepala sekolah yang berani memberikan insentif/honor di bawah standar Rp 1 juta per bulan kepada setiap Guru Tidak Tetap (GTT) alias guru honorer di tingkat SD dan SMP.

Kebijakan tersebut dikeluarkan pasca pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi kinerja bagi sekolah-sekolah di tingkat SD dan SMP beberapa waktu lalu. Ia menilai, tidak ada lagi alasan bila terdapat kepala sekolah yang membayarkan honor GTT dibawah standar Rp 1 juta per bulan.

Kadis Dikbud Buteng Abdullah, S.Pd menjelaskan, saat ini jumlah alokasi anggaran dana BOS yang dapat dibayarkan oleh kepala sekolah untuk honor GTT tidak lagi dibatasi 15 persen seperti sebelumnya. Beban kinerja GTT yang sudah menyamai guru PNS juga menjadi salah satu pertimbangan peningkatan jumlah insentif atau honor bagi para GTT.

“Di anggaran dana BOS itu kan ada honornya remedial dan pengayaan. Saat ini para kepala sekolah harus memikirkan honornya GTT atau guru honorer, itu salah satu yang saya warning para Kepala Sekolah. Tapi kita syukuri di Buton Tengah ini tidak ada lagi honornya guru magang atau GTT yang di bawah Rp 1 juta per bulan,” ungkap Abdullah saat dikonfirmasi kembali oleh media ini, Rabu (12/8/2020).

Kadis Dikbud Buteng ini juga menuturkan, ia tidak menginginkan bila masih terdapat keluhan guru honor yang mendapatkan insentif bulanan dibawah Rp 1 juta per bulan. Hingga saat ini ia selalu menunggu bila sewaktu-waktu ada laporan dari GTT secara langsung di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Kecamatan Lakudo.

Baca Juga :  Sasar Komunitas Sepeda Lipat, Sat Lantas Polres Gowa Edukasi 4M Tangkal Covid-19

“Kalau kami temukan masih ada sekolah yang membayar honornya guru magang di bawah Rp 1 juta per bulan, maka hati-hati saja karena kita akan tegur keras kepala sekolahnya, bisa berupa sanksi administrasi dan bisa sanksi berat lainnya kalau kepala sekolahnya tidak mau ikuti arahan dari dinas, karena pertanyaannya dibawa kemana itu anggaran untuk honornya GTT,” tegasnya.

Saat ditanya apakah Kadis Dikbud Buteng berani menerbitkan rekomendasi non job ke pimpinan tertinggi di daerah (Bupati Buteng), bila terdapat oknum kepala sekolah yang mengabaikan instruksi pihak Disdikbud? Abdullah pun menjawab dengan tegas, bahwa ia siap menjalankan tugasnya sebagai kadis sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Kalau untuk sanksi non job nanti kita lihat, pokoknya kalau ada kepala sekolah yang sudah tidak mau diatur, atau tidak mengikuti instruksi dinas maka kenapa tidak? Karena saya juga sudah tegaskan, kasihan itu guru-guru honor. Lebih baik sekolah itu tidak usah terima guru honor kalau hanya mau dibayar dibawah Rp 1 juta per bulan. Kalau ada dari guru honor yang melapor, maka kita akan panggil dulu kepala sekolah yang bersangkutan, kenapa membayar honornya GTT tidak sesuai standar, apa alasannya,” ujarnya.

“Sementara dana BOS itu sekarang bebas, kalau dulu kenapa susah? Karena dulu ada standar maksimal untuk membayar honor guru itu maksimal 15 persen, sekarang tidak ada batasannya, terserah sekolah sesuai kebutuhannya. Jadi sudah bebas dan itu berlaku semua bagi SD maupun SMP, baik guru honor yang pegang bidang studi di SD dan SMP, maupun guru honor yang pegang kelas atau perwalian untuk di SD, standarnya harus Rp 1 juta per bulan,” sambungnya.

Baca Juga :  Ali Ibrahim Berikan Bantuan Ke Panitia Pembangunan Mesjid Kelurahan Guraping

Kadis Dikbud Buteng juga menyebutkan, khusus untuk Kecamatan Talaga, masih terdapat kemungkinan terjadinya pembayaran insentif bulanan guru honor yang dibawah standar Rp 1 juta.

“Kalaupun kemarin masih ada guru honor yang belum dibayar Rp 1 juta per bulan itu kemungkinan di Talaga, karena di Kecamatan Talaga mereka tidak dapat dana BOS afirmasi,” ucapnya.

Pasca beredarkan siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru-baru ini nomor 210/Sipres/A6/VIII/2020, tentang penyebutan nama-nama daerah zona hijau dan kuning yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas, maka pihak Disdikbud Buteng berinisiatif menggelar rapat bersama para kepala sekolah yang rencananya diadakan di aula SMPN 3 Buteng, Kecamatan Lakudo, pada Kamis (13/8/2020) besok.

“Pembelajaran tatap muka di sekolah ini intinya bukan perintah, tapi kebutuhan, kalau sudah mau butuh untuk belajar tatap muka di sekolah ya silahkan, kemarin kan arahnya begitu. Kita sambil menunggu hasil rapat pada Kamis besok, tapi mudah-mudahan mereka sepakat kita belajar tatap muka di sekolah,” pungkasnya.

Reporter: Anto Buteng

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :