Faktual.Net, Kendari, Sultra – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmen penuh dalam mendukung riset dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan kesehatan.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam acara PAIR-UHO-Sultra bertemakan Round table Meeting, Selasa (14/10/2025), bertempat di Gedung Rektorat UHO Kendari.
Dia mengatakan bahwa forum tersebut menjadi ajang strategis untuk mempertemukan akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun langkah konkret memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra melalui Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre (AIC), Universitas Halu Oleo (UHO), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI atas kerja sama dalam program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR).
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi AIC bersama UHO yang telah menyelenggarakan forum ini sebagai ruang diskusi penting lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujar Sekda membacakan sambutan gubernur.
Gubernur Sultra juga menegaskan bahwa perubahan iklim sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti musim kering berkepanjangan, curah hujan ekstrem, hingga gelombang panas.
Ia mencontohkan, sembilan kabupaten di Sultra sempat menetapkan status tanggap darurat akibat kekeringan dampak El Nino.
Dampak perubahan iklim tersebut juga memengaruhi sektor kesehatan, termasuk meningkatnya kasus penyakit menular, gangguan pernapasan, hingga stres panas dan gangguan gizi. Karena itu, pendekatan lintas sektor dianggap sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.
Melalui forum ini, Gubernur berharap lahirnya analisis berbasis data lokal berupa peta kerentanan iklim dan kesehatan dari masing-masing daerah di Sultra.
“Rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra OPD, serta diadopsi dalam kebijakan terkait adaptasi iklim dan kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk membuka akses data dari OPD terkait dan mendorong pelibatan masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti nelayan, petani, komunitas adat dan warga pesisir dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Sultra berharap forum ini menjadi pijakan awal bagi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, berani berpikir besar, bekerja inklusif, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara PAIR-UHO-Sultra Roundtable Meeting ini turut dihadiri Konsul Jenderal Australia di Makassar Todd Dias, Direktur Eksekutif AIC Dr. Eugene Sebastian, perwakilan LPDP, pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, serta para undangan dari luar Sulawesi Tenggara. Plt Rektor UHO atau yang mewakili bersama jajarannya.
Selanjutnya, Kepala OPD lingkup pemerintah provinsi, dan kabupaten/ kota se Sultra, perwakilan organisasi kemasyarakatan, para akademisi atau peneliti Partnership for Australia- Indonesia Research (PAIR) di UHO. Termasuk para akademisi perwakilan Unhas, insan pers, media cetak, dan media elektronik.
(Red)
