Oleh: Nick Irawan, S.Hub.Intl
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Di tengah lanskap politik Indonesia yang kerap diwarnai isu intoleransi, wacana mengenai perlunya partai politik berbasis identitas Kristen kembali mengemuka. Kekhawatiran akan kebebasan beragama yang terancam, seperti yang tercermin dalam laporan Setara Institute (2023) yang mencatat 200 pelanggaran kebebasan beragama, menjadi latar belakang gagasan ini. Apakah pendirian partai Kristen adalah solusi yang tepat?
Potensi dan Kekuatan di Atas Kertas
Secara teoretis, partai Kristen memiliki sejumlah kekuatan. Basis pemilih potensial mencapai 20,5 juta jiwa (7,4% populasi, BPS 2022). Jaringan gereja dan organisasi Kristen yang solid dapat menjadi mesin politik yang efektif. Partai ini juga akan memiliki agenda yang jelas: memperjuangkan kebebasan beragama, kesetaraan anggaran, dan pemberantasan diskriminasi. Kehadirannya akan menjadi simbol bahwa komunitas Kristen adalah kekuatan yang patut diperhitungkan.
Jurang Kelemahan yang Dalam
Namun, kekuatan ini diimbangi oleh kelemahan yang signifikan. Umat Kristen Indonesia tidaklah monolit. Mereka terpecah dalam ratusan denominasi dengan kepentingan yang beragam. Kepentingan umat Kristen di Papua mengenai Otonomi Khusus, misalnya, berbeda dengan jemaat perkotaan di Jawa. Mempersatukan keragaman ini dalam satu partai ibarat merangkai mutiara dengan benang rapuh, rentan terhadap konflik internal.
Selain itu, terdapat batas elektoral yang nyata. Dengan basis maksimal teoretis 7-10%, partai ini akan kesulitan menjadi kekuatan besar. Sejarah membuktikan bahwa partai berbasis agama non-Islam kerap kesulitan menembus ambang batas parlemen. Pemilu 2019 menunjukkan bahwa Partai Perindo yang inklusif saja hanya meraih 2,67%. Akibatnya, partai ini berisiko menjadi “political token” dalam koalisi besar, di mana suaranya ditukar dengan konsesi politik sempit.
Peluang dan Ancaman
Meningkatnya intoleransi dapat menjadi raison d’être bagi partai ini, membuka “celah politik” yang bisa dimanfaatkan. Peluang membangun aliansi dengan kelompok minoritas lain dan masyarakat sipil juga terbuka lebar.
Namun, ancamannya tidak bisa diabaikan. Kehadiran partai berbasis agama Kristen berpotensi memicu reaksi balasan, mempertajam polarisasi, dan memperburuk iklim intoleransi. Hal ini tercermin dari menurunnya skor “kebebasan sipil” dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022. Partai ini juga harus bersaing dengan kader Kristen mapan di partai nasionalis seperti PDI-P dan Golkar, yang sudah memiliki akses dan legitimasi.
Realitas pemilih muda juga menjadi tantangan. Survei LSI Denny JA (2023) menunjukkan bahwa perhatian utama mereka adalah ekonomi (45,8%) dan korupsi (17,5%), bukan politik identitas. Partai berbasis agama berisiko dianggap tidak relevan oleh generasi yang menentukan masa depan.
Jalan Terbaik: Strategi Alternatif
Mendirikan partai Kristen adalah langkah berisiko tinggi dengan hasil yang terbatas, bahkan berpotensi kontraproduktif. Energi dan sumber daya sebaiknya dialihkan ke strategi yang lebih cerdas dan berkelanjutan:
1. Memperkuat kaderisasi di dalam partai-partai nasionalis yang sudah mapan. Dengan kader yang kuat dan strategis di dalam sistem, daya tawar komunitas Kristen bisa lebih efektif.
2. Membangun gerakan masyarakat sipil yang vokal, melalui organisasi Kristen atau Aras Gereja, untuk melakukan advokasi langsung dan judicial review terhadap kebijakan diskriminatif.
3. Membangun aliansi lintas identitas. Perjuangan kebebasan beragama dan kesetaraan harus ditingkatkan dari isu sektoral menjadi isu konstitusional dan HAM untuk semua warga negara. Pendekatan ini lebih selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika dan berpotensi membawa perubahan yang lebih substantif dan inklusif.
Kekuatan sejati bukanlah pada terkonsentrasinya suara dalam satu partai, tetapi pada tersebarnya pengaruh di seluruh lini kekuasaan, didukung oleh solidaritas luas yang melampaui sekat-sekat identitas.
Penulis adalah Ketua Departemen advokasi Hukum PEWARNA Indonesia
