oleh

Dr. (Cand) Yaredi Waruwu Minta CV Rinjani Sentosa Penuhi Hak Masyarakat di Nias Utara

-Hukum-91 views

Faktual.Net, Nias Utara, Sumut. Pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada warga negara demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang adil dan merata.

Pemeritah bersama masyarakat harus saling mendukung guna mewujudkan percepatan pembangunan yang berkeadilan, bermartabat sesuai karakter dan kearifan masyarakat lokal.

Tetapi harus diingat bahwa pembangunan infrastruktur publik juga mutlak harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar semua pihak terlindungi hak dan kewajibannya.

Seperti pembangunan jembatan di Sungai Lo’o oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Nias Utara sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh CV. Rinjani Sentosa di daerah Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut.

Baca Juga :  Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan

Berdasarkan informasi dari beberapa media online dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan tersebut pihak CV. Rinjani Sentosa tidak mengantongi ijin memasuki lahan, mengubah fungsi dan bentuk lahan, melakukan kegiatan bisnis di atas lahan keluarga Edizaro Lase.

Terkait hal tersebut, Dr. Yaredi Waruwu selaku akademisi meminta pihak CV. Rinjani Sentosa agar memenuhi hak – hak masyarakat. Karena hal tersebut telah diatur undang – undang.

“CV. Rinjani Sentosa mutlak dan harus memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,”ungkap Yaredi Waruwu pada reporter via telpon di Jakarta Senin, (27/07/2020).

Baca Juga :  Pihak PT Anugerah Bina Karya Mangkir dari Panggilan Sudin Tenaga Kerja Jakut

Yaredi Waruwu juga mendesak Pemda dan DPRD Nias Utara untuk melakukan kroscek lapangan terkait proyek tersebut dan memberikan apa yang menjadi hak warga.

“Kami mendesak dan meminta Pemda Nias Utara dan DPRD Nias Utara untuk segera turun tangan ke lokasi proyek untuk mendorong, menuntaskan, meninjau kembali demi terpenuhi hak-hak masyarakat dan memenuhi keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2012,” tegas Yaredi Waruwu yang juga seorang Akademisi kandidat Doktor di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat ini.

Reporter : Rizal

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :