Faktual. Net, Tidore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan dinilai tidak serius menangani pencegahan wabah corona alias Covid-19, padahal berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen.
Hal ini diungkapkan Politisi Partai Demokrat Ardiansyah Fauji kepada sejumlah media, dia mengatakan sejauh ini dirinya tidak melihat langkah-langkah konkrit yang diambil oleh DPRD saat melakukan rapat dengan pihak eksekutif mengenai pengalokasian anggaran.
Padahal sudah sangat jelas nomenklatur pengalokasian anggaran termuat dalam Surat Edaran Menteri Nomor : 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang salah satu pointnya tentang pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas.
“Kalau kita lihat langkah pemda saat ini dalam pengalokasian anggaran telah menggunakan dana tak terduga senilai Rp. 2,5 Milyar untuk kebutuhan APD, 50.000 Masker Surgical, 1.000 Masker N95, 1.000 boto Hand Sanitizer 500 ml, 30 Box Rapid Diagnostic Test dan sejumlah peralatan dan perlengkapan medis lainnya termasuk dukungan operasional petugas medis dan petugas lapangan, sementara DPRD hanya bicara siap mendukung berapapun besar anggarannya tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan soal anggaran yang dimaksud oleh DPRD,” pungkasnya.
Untuk itu dia menantang kepada DPRD Kota Tidore Kepulauan agar dapat memangkas anggaran perjalanan dinas milik DPRD Kota Tikep, Anggaran Reses, beserta pembiayaan rapat-rapat untuk keperluan pencegahan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan.
“Rapat-rapat yang dilakukan DPRD inikan kalau menurut saya mereka seperti DPRD di Kabupaten Kota lain yang tidak peduli terhadap Tidore, padahal mereka adalah bagian dari Pemerintah Kota Tikep. seharusnya DPRD sudah bisa mengeluarkan rekomendasi penanganan Covid-19, yang dilengkapi dengan besaran anggaran, serta lokasi karantina untuk warga yang baru pulang dari luar daerah, bukan malah bicara, bicara dan bicara saja,” tandas lelaki yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Kota Tikep ini.
Lebih lanjut dia juga menyentil terkait dengan tawaran Wakil Ketua II DPRD Kota Tikep Mochtar Djumati yang menyediakan Kantor Nasdem dan dua Rumah Pribadinya untuk tempat isolasi mandiri bagi warga yang baru pulang dari luar daerah, dimana menurut dia, langkah yang diambil oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pasalnya sebagai pemerintah daerah seharusnya bisa berpikir pada aspek yang jauh lebih besar sehingga bisa mefasilitasi semua warga masyarakat Tidore dengan jumlah yang banyak.
“Kalau langkah pak ovos demikian, bagi saya itu kepeduliannya secara pribadi, kita tidak bisa jadikan tawaran dia sebagai keputusan pemerintah, karena kita tau bersama bahwa Kantor Nasdem yang terletak di Kelurahan Gamtufkange itu tidak mungkin bisa menampung orang dengan jumlah ratusan, jadi DPRD jangan hanya membuat sensasi dihadapan publik dengan upaya mencari simpati, melainkan sudah harus berkorban untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Terpisah, ketika diconfirmasi Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Tikep, Imran Abdul Asiz Mustafa, mengaku bahwa untuk Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD memang terdapat 10 point yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah menyiapkan lokasi karantina bagi warga masyarakat yang melakukan isolasi, namun untuk tempatnya tidak disebutkan.
“Kalau rekomendasi yang dikeluarkan DPRD itu memang ada soal karantina, tapi tidak disebutkan lokasinya dimana, sehingga hanya meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi karantina, saya belum bisa perlihatkan rekomendasinya karena saya sementara berada di luar kantor,” ungkapnya saat dihubungi melalui telephone.
Reporter : Aswan Samsudin
