oleh

DPP POROS RAKYAT INDONESIA Soroti Dampak Lingkungan Tambang Di Aliran Sungai Je’neberang

Faktual.net, Gowa, Sulawesi Selatan – Akibat penambangan liar yang terus terjadi di Kabupaten Gowa tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Je’neberang menjadi perhatian serius DPP LSM Poros Rakyat Indonesia.  Kerusakan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh manusia yang mengekplore aliran sungai Je’neberang dan ditambang secara membabi buta, 09/04/2021.

Hal ini disampaikan  Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia Jafar Zainuddin saat ditemui kantornya mengatakan, penambangan yang terjadi di aliran Sungai Je’neberang sudah berjalan puluhan Tahun, dan itu di lakukan setiap hari akan menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Sungai.

“Ada baiknya jika DPDR Kab. Gowa membuat Pansus untuk membentuk Perda terhadap pertambangan ke beberapa perusahaan Besar yang diduga melakukan penambangan secara ilegal dan tidak memedulikan dampak terhadap Lingkungan”, ucap yang akrab di sapa Daeng Ngemba.

Baca Juga :  Satlantas Polrestabes Semarang Gelar Apel di Pos Penyekatan Gerbang Tol Kalikangkung

Ia juga berharap agar Pemda Gowa segera membentuk Tim Investigasi untuk meninjau aktivitas eksploitasi di kawasan perkampungan-perkampungan yang berada di wilayah Kabupaten Gowa.

“Kami berharap kepada Pemda Gowa dan aparat penegak Hukum untuk menindak tegas Oknum Mafia Tambang yang terinspirasi menerima kucuran fee sehingga terkesan adanya pembiaran aktivitas penambangan secara terang-terangan”, harap Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat.

Lebih Lanjut ketua Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI)  Jafar Zainuddin beserta seluruh elemen Masyarakat mengatakan, mosi sudah tidak percaya DPRD, PEMDA dan APH.

“Segera Evaluasi kinerja tim terpadu dan segera periksa segala administrasi yang dikantongi oleh  kelima Perusahaan Besar yaitu, PT. Harfiah, PT. Sinar Jaya, PT. Tri Star Mandiri, PT. Tri Putra dan PT. Catur Sakti Persada”, tambah Jafar Zainuddin.

Baca Juga :  Jelang Idul Fitri 1442 H, Kapolres Tolikara Silaturahmi dengan TNI dan Tokoh Agama

Jafar Zainuddi juga mendesak agar sesegera mungkin DPRD Gowa segera membuat Pansus tambang yang melibatkan Pemda, Polres, Kejaksaan, Gakkum dah BBWSPJ.

“Kami mendesak DPRD Kab. Gowa agar membuat Pansus yang melibatkan Pemda, Polres, Kejaksaan, Gakkum dah BBWSPJ. Untuk mengeluarkan maklumat perihal  pemberhentian kegiatan Tambang sebelum resmi dikeluarkan perda tentang tambang dan membuat RDP yan melibatkan seluruh stakeholder”, tutup Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia.

“Aksi hari ini akan dilanjutkan ke pelaporan”

Reporter : Abidin Sang Penaklukh

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :