Faktual.Net, Kendari, Sultra – Rasmin Ketua Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Olek (UHO), meminta kepada negara dan pemerintah untuk jujur terhadap sejarahnya, apa lagi kasus HAM yang terjadi di masa lalu dan masa kini khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berbagai kecaman dan desakan dimomentum September Berdarah (Sedarah) ini disampaikan akibat keresahan dan lambatnya penanganan kasus anak bangsa yang lahir dari rahim UHO mendiang Alm. Randi dan Yusuf yang menjadi korban pada saat aksi demonstrasi pada 26 September 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra bersama elemen masyarakat sipil menolak RUU KUHP dan KPK dengan Tagar “Reformasi di Korupsi”.
Rasmin Jaya menyampaikan bahwa, HAM jangan di pelintir dan di politisasi untuk kepentingan Elit kekuasaan dan jabatan di tataran Polda dan Polri, apa lagi beberapa kali terjadi pergantian Kapolda di Sultra, Seakan masalah tersebut hanya di jadikan batu loncatan untuk kepentingan Jabatan, menjadikan hal itu sebagai pencucian dan pembersihan nama. Ia sangat menyayangkan jika hal itu sampai terjadi, kemana lagi harus mengadu dan mencari keadilan.
“Masih adakah harapan penegakan HAM di negri ini ? sebab ini menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan yang mempunyai hak hidup. Pemerintah dan Polri selalu menghimbau untuk mencintai tanah air dan bangsanya sebagai bukti rasa nasionalisme tetapi mengesampingkan rasa kemanusiaan itu sendiri, sungguh miris yang dipertotonkan bangsa ini,” ungkap Rasmin, Sabtu 4/9/2021.
Rasmin Jaya juga menjelaskan bahwa isu tentang HAM memang bukan hal yang baru dalam kancah dan deretan sejarah bangsa Indonesia, apalagi di Sultra sendiri banyak tindakan-tindakan represif bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Hal itulah yang coba diungkap dengan berbagai perjuangn dan pergerakan aktivis mahasiswa untuk mengadvokasi masalah tersebut untuk mendapatkan kebenaran yang forensik, namun hal itu juga tak kunjung juga ada kepastian dan buntut di tengah jalan.
“Berbagai tantangan dan hambatan yang di lalui akibat kekuatan alat dan insitusi negara yang terlalu kuat sehingga tak mampu menembus titik keadilan seperti apa yang kita harapkan,” ujar Rasmin Jaya Mahasiswa UHO asal Muna Barat.
Dia menambahkan, bagaimana tidak kasus –kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sendiri belum menemukan keadilan. Dengan berbagai kekejaman yang di rasakan oleh korban, rakyat dari berbagai pelanggaran HAM cenderung di lupakan bahkan negara tidak mau bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah itu.
“Faktanya bahwa peristiwa Genosida yang memakan banyak korban pada tahun 1965 -1966 , 1974 peristiwa malaria di mana perjuangan akvisme mahasiswa sampai berakhir mengenaskan, pembelengguan kemerdekaan mahasiswa melalui NKK dan BKK 1978 misalnya sampai Reformasi 1998 tragedi semanggi, Munir akvisme HAM yang di singkirkan oleh kekuasaan akibat ingin membongkar kejahatan orde baru, Marsinah, Wiji Tukul bahkan pejuang – pejuang keadilan lainnya seperti novel. Itulah deretan dan sejarah yang memilukan yang mewarnai lembaran hitam dalam buku sejarah,” urai Rasmin kepada media Faktual.Net.
Hal itulah yang tidak pernah dibedah dan dibuka oleh negara bahkan persoalan krusial itu sampai di politisasi dan di plintir untuk kepentingan kekuasaan, lantas bagaimana menemukan akar penyebab dan persoalannya serta merumuskan lagi sistem baru yang lebih menghormati dari pada HAM.
Pada setiap pembahasan mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi sebenarnya adalah sebuah kondisi yang menunjukan bahwa setiap orang tahu mengenai kebenaran atau apa yang terjadi sesungguhnya. Tahu siapa pelaku kekerasan dan hal –hal yang dilakukan.
“Pelaku kekerasan dan kejahatan juga tahu bahwa setiap orang mengetahui siapa pelakunya bahkan setiap orang juga tahu bahwa pelaku kekerasan tahu setiap orang tahu bahwa mereka pelakunya. namun masalahnya bukan berada pada posisi saling tahu tetapi pada tindakan hukum yang mengakui itu salah bahwa ada pelanggaran dan hal tidak di benarkan atas nama apapun bahkan negara itu sendiri, Itu saya meyakini,” imbuh Rasmin yang loyalitas kepada seluruh elemen kalangan Mahasiswa UHO.
Rasmin Jaya juga mengecam sikap pemerintah yang didasari oleh keangkuhan seorang feodal bengis yang sangat tersinggung dengan berbagai kritikan, Mau bagaimana lagi untuk mengembalikan citra dan martabat bangsa ini kalau tidak di mulai dari penyelesaian masalah urjen yang menghinggapi dan menggerogoti tubuh bangsa ini.
“Tapi karena sangat tersinggungnya dia proyeksikan kritikan sebagai ancaman terhadap citra pemerintah. Mereka ini tak lebih sebagai penghakim moralitas yang tidak menginginkan goyangnya kursi singgasana kekuasaan,” jelasnya.
Dari beberapa rentetan tragedy yang terjadi di tambah dengan masalah bangsa ini membuat orang banyak pesimisme di sisi lain merupakan lelucon tersendiri karena pemerintah tak mampu hadir sebagai solusi untuk menenangkan masyarakat.
“Nyata memang jika memakai konsep dramaturki untuk menganalisis pemerintah di balik layar dengan 9 kepala naganya, itulah yang paling berbahaya yang bermain secara senyap, terstruktur dan massif. Tapi itu tak lebih dari menunjukan kelemahan di tengah kekeroposan negara ini. Ditambah lagi krisis moralitas dan legitimasi yang menyusupi para wakil rakyat kita,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan bahwa pada setiap mimpi tentang keadilan selalu ada orang -orang yang siap berkorban. Pejuang yang mempertaruhkan segalannya demi orang orang yang terzalimi dan tertindas Marabahaya kadang kadang tak di kira datang. Resiko tak ubahnya menjadi santapan sehari – hari yang kapan saja bisa datang.
“Pada pejuang militan yang hadapi berbagai ancaman, di dorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggungjawab terhadap segenap penderitaan rakyat yang kita alami dari segala bangsa dan generasinya yang kita rasakan bersama akan fakta sejarah yang pernah menimpa ibu pertiwi , penderitaan bangsa dan negara kita,” kata dia.
Tak hanya itu, jika pemerintah tak mampu mengindahkan apa yang menjadi tuntutan tersebut ke depan, maka pasti akan terjadi pembangkangan sipil dan sikap protes di beberapa daerah khususnya Sultra.
“Berharap kepada pemerintah dan para penegak hukum mulai membuka mata hati dan nurani mereka, untuk segera menyelesaikan persoalan yang terus berlarut – larut dalam kita berbangsa dan bernegara itu,” harapnya.
Agar jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga untuk hidup aman, damai dan tentram. “Negara Harus Jujur Terhadap Sejarahnya, HAM Jangan di Politisasi,” tutup Rasmin.
Reporter: Kariadi
