Dinilai Belum Kantongi Izin, APMM Menolak PT AMI

74
APMM Saat Menggelar Aksi Pada Selasa 9/7/2019 di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Masyarakat Mata Oleo (APMM) melakukan aksi demonstrasi di tiga instansi lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM dan PTSP), dan Dinas Lingkungan Hidup, terkait Penolakan Perusahaan smelter PT AMI (Arta Mining Industri) yang dinilai beroperasi tanpa memenuhi persyaratan administrasi, pada Selasa 9/7/2019.

Gugun Hidayat selaku Jendral lapangan, mengatakan bahwa saat ini harga diri daerah telah dihinakan oleh PT AMI, dan bisa di kata PT AMI sudah menjadi tuan rumah di Kabupaten Bombana. “Beberapa hal telah kita lihat secara kasat mata, bahwa tanpa sebuah izin administrasi yang jelas PT AMI dengan lancangnya melakukan proses pembangunan,” ungkapnya kepada Faktual.Net, Sabtu 13/7/2019.

Pihak APMM mengaku telah melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sultra mengenai kejelasan administrasi dari PT AMI, alhasil membenarkan bahwa PT AMI belum memiliki administrasi yang jelas untuk melakukan pembangunan Jetty, artinya PT AMI belum mengantongi rekomendasi dari Dinas Perhubungan namun tetap melakukan proses pembangunan Jetty.

Baca Juga :  Arsalim dan Sekda Konsel Tinjau Persiapan Lokasi HPS di Pudambu

APMM juga melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup mengenai Administrasi PT AMI yang belum mengantongi izin untuk pembangunan Jetty, dalam rapat tersebut APMM meminta agar proses pembagungan Jetty yang dilakukan oleh PT AMI dihentikan.

Gugun Hidayat menambahkan bahwa saat ini masyarakat Mata Oleo menginginkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bombana agar tidak mengeluarkan rekomendasi persetujuan terkait operasi tambang, juga kepada pihak Pemerintah Provinsi Sultra agar tidak mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena dinilai tidak layaknya smeltar nikel dibangun di Mata Oleo.

“Disana adalah zona tangkap Ikan dan konservasi laut, dimana sebagian besar masyarakat Kecamatan Mata Oleo adalah nelayan yang menggantukan hidupnya dari hasil tangkap disekitar laut dan pantai,” tambah Gugun Hidayat.

Baca Juga :  Pemda Konsel Gelar Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa secara Kartometrik

Disinyalir pula bahwa jarak pembangunan smelter dari bibiran pantai tidak sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Minerba, dalam pasal 6 diuraikan bahwa pemberian IUP pertambangan berada pada lintas wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Selain itu bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Larangan Pembangunan Tambang di wilayah pesisir.

Dilanggarnya sejumlah rambu oleh PT AMI, makin menguatkan penolakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Mata Oleo (APMM) terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT AMI, tutup Gugun Hidayat.


Reporter : La Ode Subroto

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :