Faktual.Net, Bombana — Kapores Bombana diduga mencekik dan mendorong seorang pendemo dari atas mobil. Insiden itu terjadi saat massa unjuk rasa mendesak perbaikan jalan rusak di Kecamatan Mata Oleo.
Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, Risdawati merespon peristiwa masyarakat yang turun ke jalan karena menyuarakan infrastruktur yang rusak, akses yang terbatas, serta pembangunan yang belum menjawab kebutuhan mereka, respons yang semestinya hadir adalah dialog dan penyelesaian, bukan tindakan represif.
“Saya mengecam keras tindakan premanisme yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. Tindakan tersebut tidak hanya melukai warga yang hadir di lapangan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya. Jum’at (05/06).
Ia mengkhawatirkan, tindakan represif yang terjadi terhadap masyarakat Mata Oleo bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di bawah kepemimpinan Polres Bombana.
Publik masih mengingat berbagai peristiwa sebelumnya yang juga memunculkan kritik terhadap cara aparat merespons aspirasi masyarakat dan mahasiswa dalam aksi penolakan terhadap tambang PT Sultra Industri Park (SIP). Karena itu, peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.
“Peristiwa ini menunjukkan watak brutal pola Kapolres Bombana dalam menghadapi warga yang menggunakan hak demokrasinya untuk menyampaikan pendapat,” ujar Risdawati.
Menurutnya, mahasiswa yang turun ke jalan sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat Bombana, khususnya terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah
“Oleh karena itu, setiap tindakan yang membungkam, mengintimidasi, atau merespons aspirasi masyarakat dengan pendekatan represif, premanisme, merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” kata Risdawati.
DEMA IAIN Kendari mendesak Kapolda Sultra untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolres Bombana serta memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas tindakan represif yang telah terjadi.
“Evaluasi tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata, tetapi harus menyentuh aspek profesionalitas, etika jabatan, dan komitmen terhadap penghormatan hak-hak warga negara,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Perilaku mempertontonkan pola kepemimpinan yang represif dalam menghadapi masyarakat, maka pencopotan dari jabatan merupakan langkah yang paling layak dipertimbangkan demi menjaga marwah institusi kepolisian dan hak warga negara.
“Kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bombana agar tidak menutup mata terhadap akar persoalan yang melatarbelakangi aksi masyarakat. Jangan sampai perhatian publik hanya terfokus pada insiden di lapangan, sementara persoalan infrastruktur yang menjadi sumber penderitaan masyarakat kembali diabaikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata, bukan sekadar janji yang berulang,” pungkasnya.
Reporter: Kariadi
