Faktual.net – Jakarta.Timur, DKI Jakarta – Senin (27/10/2025) — Fenomena dana pembangunan yang mengendap di rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp14,6 triliun. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterlambatan proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik di ibu kota.
Dalam program Phenomena Sosial Obsesi di RPK 96.3 FM, Senin pagi, topik ini dibahas secara mendalam bersama Agus Hamonangan, S.H., M.H., anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yang juga anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Anggaran. Acara dipandu oleh Thony Ermando dari PEWARNA DKI Jakarta, dengan partisipasi Suwidodo, jurnalis PEWARNA sekaligus sekretaris daerah PD PEWARNA DKI Jakarta.
Agus Hamonangan menegaskan bahwa fenomena dana mengendap harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
> “Setiap rupiah yang tidak terserap berarti penundaan manfaat bagi masyarakat. Ini soal efektivitas birokrasi dan komitmen kita melayani warga,” tegas Agus.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membenarkan adanya dana mengendap tersebut.
> “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta.
Menanggapi persoalan itu, pendengar dari Bintaro mengimbau agar pemerintah memperkuat koordinasi antar dinas, supaya tidak terjadi tumpang tindih program dan penyerapan anggaran bisa berjalan optimal.
Sementara Johan Sopaheluwakan dari Jelambar, Jakarta Barat, menyoroti fungsi pengawasan DPRD agar benar-benar dijalankan dengan ketat.
> “Jangan sampai ada peluang korupsi dari dana yang seharusnya dipakai untuk membangun,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung hangat ini menggambarkan keresahan publik terhadap lemahnya penyerapan anggaran dan masih berbelitnya birokrasi di Jakarta. Publik berharap adanya langkah konkret dari Pemprov DKI dan DPRD untuk memastikan dana daerah benar-benar bekerja bagi rakyat, bukan mengendap di bank. (Red/JS)
