oleh

BPS Sinjai Galau di Masa Pandemi Perekonomian Meningkat, Jubir Jokowi Kaget

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Peningkatan ekonomi di kabupaten Sinjai meningkat, sementara statistik sinjai tidak melakukan/turun survey karena wabah covid 19 karena di tahun 2020 pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) hingga tahun 2021 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Di hadapan Jubir Presiden, Bupati ASA melaporkan laju pertumbuhan ekonomi di Sinjai meningkat di tahun 2020 sebesar 1,55 persen dan menduduki urutan ketiga di Sulsel.

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai, ‘sumber sinjaikab.co.id’

Sementara untuk angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai juga menunjukkan tren positif atau mengalami penurunan dari tahun 2019 9,14 persen menjadi 9,00 persen di tahun 2020.

Begitupun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sinjai yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 67,05 persen ditahun 2019 menjadi 67,60 persen di tahun 2020.

Menurut Bupati ASA, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Sinjai membuahkan hasil.

“Alhamdulillah kami di Sinjai ada kebijakan agar produk UMKM bisa diserap oleh Bansos, dan kita berharap upaya kita kedepan kembali bisa menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Sinjai,” pungkasnya.

Jubir Jokowi Kaget pertumbuhan ekonomi Meningkat.

Ket.foto: Jubir Presiden RI Joko Widodo, Dr. Fadjroel Rachman dan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.

Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Joko Widodo, Dr. Fadjroel Rachman, mengapresiasi dan memuji kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, lantaran mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Pujian itu dilontarkan Fadjroel disela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sinjai saat diterima Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) di Rujab Bupati Sinjai, Selasa (31/08/2021)

Fadjroel mengaku kaget karena dimasa pandemi yang serba sulit ini, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai justru meningkat.

Ini menunjukkan, kata Fadjroel jauh sebelumnya kolaborasi pemulihan ekonomi Pemkab Sinjai bersama pihak lainnya berjalan dengan baik,

Seperti perlindungan sosial berjalan baik termasuk mendorong ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM.

“Bahwa dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Sinjai bisa menangani Covid-19. Ini terbukti loh laju pertumbuhan ekonomi meningkat,” katanya.

Baca Juga :  Seorang Satpam Gagalkan Pencurian, Aksinya Terekam CCTV

Tidak hanya itu, pujian lainnya dilontarkan Fadjroel atas kinerja Bupati ASA, sebab di masa pandemi mampu menekan angka kemiskinan di daerah berjuluk Bumi Panrita Kitta’ ini.

“Bahkan tadi saya terkejut ternyata di masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan disini (Sinjai red) bisa menurun,” sambungnya.

BPS Tidak Melakukan Survey

ket.foto: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai Suparno

Hat tersebut di ungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai Suparno, Ia, mengakui tidak melakukan survey di tahun 2020 dan tahun 2021 karena masa pandemi covid 19.

“Soal naik atau tidaknya pertumbuhan ekonomi saya tidak tau, karena pihak Kami tidak melakukan survey di tahun 2020-2021 sebab pandemi Covid-19” ucap Suparno di saat di temui, Jum’at (17/09/2021)

Terkait adanya pinjaman daerah kabupaten Sinjai sebesar Rp 185 Milyar, bersumber dari Bank BPD sulselbar, sedangkan yang bersumber dari PEN, ia tidak mengetahui.

“Kami tidak bisa mengatakan bahwa prekonomian di sinjai naik atau turun ,apalagi kita pertimbangkan juga adanya pandemi di tambah lagi pinjaman daerah sebesar Rp 185 m dari bank BPD, sedangkan dana pen kami tidak ketahui” jelasnya.

Suplayer Material Belum Lunas alat berat di tahan.

Ket.foto: Grader di desa Bonto Salama, Sinjai Barat.

Paket 6, meliputi tiga ruas Jalan, yakni, Ruas Jalan Laiya- Arabika, Ruas Jalan Bonto Selama-Terasa, Ruas Jalan Magala- Arabika, pelaksana PT. MITRA BAHAGIA UTAMA.

Sementara pihak supplier, yakni inisial (MA) dan inisial (AA), merupakan meyedia supplier seperti batu gunung, pasir khususnya pekerjaan drainase dan talud.

“Saya saja malu di lihat sama yang punya meterial, pada hal sudah pekerjaan tersebut sudah lama selesai dimana mi lagi yang di biayai yang lain naituji di harap itu kan secara otomatis kami rugi sebagai supplier material”. kata MA.

Ditambahkan dua alat diduga milik PUPR di tahan karena biaya material belum lunas bayar.

“itu masih ada dua alat beratnya di tahan sama warga karena belum lunaspi material sampai sekarang” tegasnya

Pemkab punya utang sama kontraktor

Baca Juga :  Manivestasi Kepemimpinan Yang Loyal dan Berintegritas, Hippmasangia Gelar Mubes ke-IX
Ket.foto

Salah satu pelaksana dari PT. Yabes Arnold, saat dikonfirmasi terkait adanya pekerjanya belum terbayarkan mengatakan bawah daerah punya utang Sebesar 11 milyar.

“Iya masih ada, karena daerah masih punya utang sama saya sekitar 11 milyar” kata Arnold saat dikonfirmasi.

Sementara dalam pengakuan Arnold sebagai tersebut, sampai didengar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetio, minta pihak Stakeholder kenapa hingga saat ini msh ada kontraktor yang belum dibayar pada hal pekerjaannya telah selesai, Kamis, (05/08/2021)

“Saya minta kepada pihak stockholder untuk menjawab, apa sebabnya sehingga tidak dibayarkan” ucap, Ajie,

Saling Lempar Tanggung Jawab.

Ket.Foto: Andi Najamuddin, Andi Sabir, Ratnawati Arif

Pejabat pembuat Komitmen (PPK) , Andi Adnan Najamuddin, mengatakan bahwa PUPR hanya pelaksana teknis.

“Itu tidak dibayarnya tanya keuangan kita cuma pelaksana tekhnis yang bisa memberikan tanggapan Badang keuangan” kata Andi Adnan saat di temui di halaman kantornya.

Sementara pinjaman daerah yang bersumber dari dana PEN, wakil Ketua DPRD I Sinjai, Andi Sinjai, mengakui bahwa itu hanya pemberitahuan kepada DPRD.

“Itu hanya penyampaian bukan persetujuan DPR, bersumber pinjaman dana PEN Itu yang sebesar Rp.100 milyar” ucap Andi Sabir.

Berkaitan dengan hal itu stakhorder yang terpisah di hubungi, kepala badan keuangan anggaran daerah (BKAD) Sinjai, Hj. Ratnawati Arif. Jum’at (13/08/2021).

“Sabar-sabar maki menunggu karena sudah di ajukan berkas pembayarannya tinggal menunggu mamiki ini Kodong, karena tahap II (kedua) 30 ‘tiga puluh milyar-red’ yang belum dicairkan SMI, tapi kan berdasarkan hasil pemeriksaan nanti BPK yang kita lihat yang mana dianggap layak” katanya.

Berkaitan dengan pinjaman daerah khususnya yang bersumber dari dana PEN, tentan persetujuan anggota DPRD Sinjai.

“Tidak perlu ada persetujuan DPRD, pemberitahuan saja begitu peraturannya tapi masa sih tidak mau setuju anu berbunga menjadi tidak berbunga, sedangkan yang berbunga lagi disetujui apalagi tidak berbunga” jelas Ratna Arif.

Laporan: dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :