oleh

BEM Nusantara Sikapi 100 Hari Kerja Jokowi, Minta Pecati Jajaran Menteri Ini

Faktual.Net, Jakarta. Ratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Dalam aksinya, mereka menyatakan bahwa Mahasiswa tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin di 100 hari kerja mereka.

“Kami mahasiswa menyoroti kinerja pemeritah yang kami anggap minim prestasi dan rutin memberi janji,” ucap Koordinator Aksi, Hengki Primana dari Universitas Islam Riau (UIR) di Taman Aspirasi Silang Monas, Jakarta. Seperti dilansir Berkeadilan.com. Rabu, (29/1/2020).

Dalam menyikapi 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin, BEM NUS memandang bahwa jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju ini memiliki catatan penting. Ia berharap besar Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga jika perlu dilakukan reshuffle terhadap nama-nama menteri yang mereka sebut.

Nama-nama menteri tersebut antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan pejabat setingkat menteri yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Jokowi untuk segera mendiskualifikasi mentri-mentri dan pejabat negara yang paling sering dikritisi masyarakat, diantaranya Terawan Agus Putranto, Yasonna Laoly, Fachrul Razi, Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin,” ujarnya.

Catatan kritis mengapa Prabowo perlu dicopot, karena persoalan catatan kelam dugaan pelanggaran HAM masa lalu serta tidak memiliki ketegasan apapun terkait dengan konflik perairan Natuna.

“Prabowo Subianto dinilai tidak layak mengemban tugas Mentri Pertahanan karna masih memiliki dosa pelanggaran HAM masalalu serta kurang tegas menyikapi permasalahan di laut Natuna,” jelas Hengki.

Kemudian kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly, BEM NUS menganggap bahwa kader PDI Perjuangan itu tidak bisa membedakan mana kepentingan dirinya sebagai petinggi partai politik dan mana kepentingan dirinya sebagai Menteri yang melayani rakyat. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah terkait kasus Harun Masiku yang menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada menteri yang campurkan urusan hukum dengan partai,” imbuhnya.

Selanjutnya tentang Menkes Terawan Agus Putranto, Hengki menyebut bahwa Menteri dari kalangan dokter itu dianggap gagal dalam menyikapi kemelut BPJS Kesehatan, khususnya terkait dengan premi BPJS Kesehatan yang naik di seluruh kelas.

“Kita meminta statemen Istana bahwa hari ini ada gelagat tidak baik, dimana Menkes gagal tentang pengelolaan BPJS,” tegasnya.

Selain itu tentang Jaksa Agung. BEM NUS mengaku sangat kecewa dengan statemen ST Bahruddin yang menyebutkan jika tragedi Semanggi I dan Semanggi II di era orde baru bukan bagian dari kasus pelanggaran HAM berat.

“Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaram berat, Jaksa Agung macam apa ini. Copot!,” teriak Hengki.

Bagi Hengki, nama-nama Menteri yang disebutnya itu lebih banyak membuat masyarakat resah dibanding memberikan solusi pemerintahan pusat agar on the track.

“Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut kami nilai lalai dalam memberikan solusi kerja serta pernyataannya sering menimbulkan polemik di masyarakat,” paparnya.

Dalam aksinya, ia mengaku mendapatkan informasi bahwa Kepala Staf Khusus Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko ingin bertemu dengan mereka. Hanya saja, ia menyatakan bahwa undangan masuk ke dalam Istana ditolaknya.

“Kami putuskan menolak masuk dan meminta perwakilan atau pejabat Istana keluar menemui mahasiswa,” tegas Hengki.

Sikap ini kata Hengki dilakukan karena Mahasiswa sudah merasa bosan dengan janji manis Moeldoko untuk merealisasikan tuntutan mereka itu.

“Mahasiswa sudah bosan menerima janji-janji dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan berdasarkan rujukan dari peristiwa aksi #Reformasidikorupsi sebelumnya, yang mana tidak terpenuhinya aspirasi dari kawan-kawan Mahasiswa dalam upaya menolak Rancangan Undang-Undang bermasalah,” terangnya.

Setelah pihak Istana tidak ada yang bersedia menemui mereka di depan Istana Negara Jakarta, massa pun melakukan long march dari Taman Aspirasi yang ada di Silang Monas menuju Sarinah. Sepanjang perjalanan mereka itu, Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi politiknya itu.

Pengamanan Kepolisian sepanjang kegiatan aksi unjuk rasa ini pun dilakukan secara ketat untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk menjaga agar lalu lintas di sekitar Jl Medan Merdeka Barat hingga Jl. MH Thamrin tidak mengalami gangguan berarti. (pas/ari)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :
Baca Juga :  Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan