Faktual.Net, Kendari — Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kendari mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Kota Kendari.
Pernyataan Wali Kota Kendari “Pusing” terkait panjangnya antrean BBM dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan yang tengah dirasakan masyarakat.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan PT Pertamina Integrated Terminal Kendari.
Anggota DPRD Kota Kendari, Muh. Maulana Ali Syahputra, S.AB., M.AP., mengatakan hasil RDP menunjukkan bahwa ketersediaan stok BBM dalam kondisi aman. Bahkan, stok disebut meningkat hingga 116 persen dibandingkan kondisi normal.
Menurutnya, persoalan antrean lebih berkaitan dengan meningkatnya permintaan terhadap Pertalite, salah satunya akibat adanya peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite.
“Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan terhadap distribusi di lapangan juga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Kamis (17/09).
DPRD bersama Pemerintah Kota Kendari selanjutnya akan merumuskan langkah kebijakan dengan melibatkan Pertamina, pengelola SPBU, aparat, dan stakeholder terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi pengisian BBM secara berulang oleh kendaraan yang sama atau praktik “dobel-dobel”, terutama saat antrean masyarakat masih panjang.
Maulana menilai pengawasan tidak cukup hanya melalui imbauan. Pertamina dan seluruh pihak terkait perlu memastikan mekanisme distribusi serta aturan pengisian BBM diterapkan secara konsisten di lapangan.
“Kalau satu kendaraan melakukan pengisian berulang sementara masyarakat lain masih menunggu berjam-jam, tentu perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan antrean BBM bukan semata-mata untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan mencari solusi agar masyarakat tidak terus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
“Sekarang waktunya pengawasan diperkuat, kebijakan segera dirumuskan, dan solusi benar-benar dijalankan di lapangan,” ujarnya.
DPRD, Pemerintah Kota Kendari, Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat dan unsur terkait diharapkan membangun kontrol bersama agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat.
Reporter: Kariadi
