faktual.net, Jakarta – Saat Era Efisiensi Anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat, Pekerjaan Proyek Revitalisasi (rehab) gedung pompa dan kelengkapannya oleh Dinas Sumber Daya Air (sda) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sangat fantastis dan keren! diduga setara dengan pembangunan baru gedung yang serupa.
Proyek Rehab yang dilakukan berlokasi di Jalan Bahari Kelurahan Tg.Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara oleh PT.Nenci Citra Pratama dan PT.Bayu Surya Bakti Kontruksi (kso) dengan anggaran sebanyak Rp.23.291.409.103.Milyar, dan waktu pengerjaannya selesai 80 hari kalender, yang tidak diketahui tanggal dan bulan awal dan akhir pekerjaannya, sebab tidak tertera dalam Buner Proyek.
Penggiat Lsm Caraka Rudy Milyar berkomentar, Rabu(12/11), Sebagai bentuk transparansi rincian penggunaan anggaran dan sebagai keterbukaan Informasi Publik, Pemda DKI Jakarta harus berani mempublikasikan untuk apa saja Uang sebanyak itu dipergunakan, dan juga untuk menghindari idu bahwa perkerjaan tersebut bukan ‘Titipan’ atau kerjasama antar Lembaga.
Meskipun detail spesifik mengenai besaran anggaran yang menjadi sorotan tidak ditemukan dalam sumber, proyek-proyek besar pemerintah daerah sudah sepatutnya mendapat pengawasan ketat dari publik dan lembaga legislatif (DPRD) terkait efisiensi, transparansi, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pengendalian banjir.
“Masyarakat dapat menilai dan menyimpulkan Kinerja dari Pelayan Publik (pemda) dan juga Anggota Dewan Perwakilan yang terpilih untuk pengawasan penggunaan uang rakyat,” Ucap Rudy Milyar.
Rudy Milyar juga menyinggung kontraktor pelaksana kerja, yang pengerjaan proyek Milyaran tapi untuk Bedeng pekerjaan (direksi keet) atau akomodasi pekerja, seperti Gubuk Pedagang Kaki Lima (pkl), bedeng pekerja yang layak di DKI Jakarta adalah yang memiliki izin resmi, aman secara struktur, bersih, sehat, dan menjamin keselamatan serta kenyamanan dasar bagi para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya prihatin ya, proyek yang menggunakan yang Milyaran tapi bedengnya menurut saya tidak sesuai dengan peraturan di DKI maupun nasional,” Kata Rudy Milyar.
Lanjutnya, Dasar Hukum Terkait Bedeng Kerja (Direksi keet) :
Bedeng pekerja yang layak di DKI Jakarta harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Perda DKI Jakarta terkait Bangunan Gedung.
“Intinya, bedeng yang layak di DKI Jakarta berfungsi sebagai tempat hunian sementara yang aman, sehat, dan manusiawi bagi para pekerja konstruksi, sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka selama masa proyek, dan pada masa efisien anggaran patut dipertanyakan anggaran revitalisasi gedung pompa tersebut,”pungkasnya.
Media online kesulitan untuk Konfirmasi informasi publik secara Daring dari Pihak Kuasa Penggunaan Anggaran Kadis SDA DKI Jakarta Ika Ika Agustin Ningrum, karena beliau telah memblokir nomornya, sebab diduga Media online faktual.net acapkali memberitakan kinerja Kontraktor Pelaksana maupun SKPD ataupun UKPD Sumber Daya Air. (zul)
