Faktual.Net, Makassar – Sejumlah kalangan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan jumlah positif Covid-19 tinggi. Apalagi kalau ada penambahan signifikan tiap harinya.
“Kalau terjadi penambahan cukup banyak tiap harinya, berarti pemerintah daerahnya tidak bisa mengatasi penyebaran Covid. Bagaimana bisa menjamin keamanan orang tidak terpapar virus kalau ke TPS,” ungkap aktivis kepemudaan di Gowa, Zulfiadi Muis, Senin (20/7/2020).
Penundaan pelaksanaan Pilkada menurut Zulfiadi khususnya bisa dilakukan dilakukan di sejumlah daerah yang selama ini masuk dalam kategori dengan catatan Covid 19 tinggi.
“Khusus di Sulawesi Selatan, baiknya dievaluasi ulang waktu pelaksanaan Pilkadanya, khusus untuk daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros,” terang Daeng Ramma-sapaan akrabnya.pelaksanaan
Saran ini mencuat menurut Zulfiadi, sebagai upaya untuk menekan laju penambahan orang yang terpapar virus Covid-19. Apalagi, protokol kesehatan sangat rawan dilanggar pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan dan mengumpulkan banyak orang pada satu titik.
“Siapa bisa menjamin orang yang ke TPS itu tidak bersalaman, bisakah mereka menjaga jarak. Kalau sekedar pakai masker bisa. Jadi pelaksanaan Pilkada dapat membuka peluang jumlah positif Covid bertambah banyak,” terang Zulfiadi.
Aktivis antikorupsi ini berharap agar Kemendagri melakukan langkah serius terkait dengan pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah yang tercatat jumlah positif Covid-19 nya terus bertambah.
“Masalah Covid-19 ini kan pemerintah sendiri sudah bilang kalau masuk kategori extraordinary. Perlu partisipasi semua pihak. Jangan hanya mengutamakan kekuasaan dibanding dengan keselamatan banyak orang dari bahaya terpapar Covid 19,” pungkas Zulfiadi.
Editor : Saenal Abidin
